Pemkab Langkat Perpanjang Status Tanggap Darurat 14 Hari ke Depan

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan rapat evaluasi pelaksaan tanggap darurat penangan banjir.

Pemkab Langkat telah mempanjang status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Kemudian, penguatan koordinasi antara posko induk dan posko kecamatan.

Selanjutnya percepatan distribusi logistik ke seluruh titik pengungsian. Penambahan personel dan peralatan evakuasi di wilayah yang masih tergenang. Pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum sebagai dasar penetapan masa pemulihan.
 
Rapat ini digelar untuk memastikan seluruh langkah penanganan bencana di 16 kecamatan terdampak berjalan cepat, terarah, dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, serta pemerintah pusat melalui BNPB.

Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan. 

Informasi yang diperoleh wartawan, sebanyak 115.979 KK dan 437.480 jiwa terdampak serta 19.434 pengungsi banjir di Kabupaten Langkat. Sedangkan 11 orang meninggal dunia. 

Sekda Langkat, Amril menyampaikan perkembangan terbaru berdasarkan data sementara dampak banjir 2 Desember 2025, banjir masih melanda 16 kecamatan, yakni Brandan Barat, Gebang, Besitang, Babalan, Pangkalan Susu, Pematang Jaya, Sei Lepan, Tanjung Pura, Padang Tualang, Sawit Seberang, Batang Serangan, Stabat, Wampu, Binjai, Hinai, dan Secanggang.

Ribuan rumah dan fasilitas umum masih terendam dengan ketinggian air antara 50-200 sentimeter, mengganggu aktivitas masyarakat disejumlah wilayah.

Amril menegaskan perlunya langkah cepat dan terpadu mengingat curah hujan yang masih tinggi.

"Penanganan harus dilakukan segera agar tidak terjadi dampak yang lebih luas," kata Amril, Rabu (3/12/2025). 

Sementara itu, Bupati Langkat, Syah Afandin menginstruksikan agar pendistribusian logistik dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan menyasar daerah yang sulit dijangkau. 

Selain itu, ia meminta pendataan kerusakan rumah serta fasilitas publik dipercepat sebagai dasar pemulihan pascabencana.

"Pemkab Langkat terus melakukan pendataan, penanganan darurat, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kami berharap dukungan penuh agar pemulihan berlangsung cepat dan tepat sasaran," ujar pria yang kerap disapa Ondim. 

Deputi Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, menegaskan bahwa BNPB berkomitmen penuh mendampingi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam proses penanganan banjir.

"BNPB akan terus mendampingi pemerintah daerah. Yang terpenting adalah memastikan kebutuhan warga terpenuhi dan penanganan dilakukan sesuai standar, karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi," kata Budi.

Syah Afandin meminta seluruh unsur terkait untuk tetap siaga dan memaksimalkan tugas masing-masing demi keselamatan masyarakat.

"Semua harus bekerja optimal. Prioritas kita adalah keselamatan warga dan percepatan penanganan bencana ini," tutup Ondim.

(cr23/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan