Demo Ricuh Tak Disambut Ketua DPRD Sumut, Ini 12 Tuntutan Massa Aksi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Gelombang protes dari masyarakat dan mahasiswa di Medan, Sumatera Utara soal tunjangan dan fasilitas 'mewah' DPR berlangsung ricuh di Gedung DPRD Sumut.

Aksi diwarnai bentrok massa aksi dan aparat, saling lempar batu, baku hantam, tembakan water canon dan penangkapan mahasiswa, hingga dikabarkan ada yang terluka, Selasa (26/8/2025). 

"Turun kemari Ketua DPRD Sumut Erni. Temui kami rakyat, dengarkan suara kami. Kalian itu wakil rakyat.

Bapak polisi jangan halangi kami menuai para wakil rakyat (DPRD Sumut). Kantor ini milik rakyat," kata orator di atas pikup, diiringi lagu mars pembangkit semangat seperti lagu Darah Juang. 

"Tingkah sampah DPR berjoget-joget naik gaji di atas penderitaan rakyat sangat menyakiti hati rakyat. Kami minta tunjangan DPR dihapuskan, karena rakyat terdampak efisiensi," kata orator aksi lagi. 

Massa aksi datang untuk menyuarakan 12 tuntutan rakyat. Koordinator Lapangan dari Mahasiswa USU, Raja Panjaitan mengatakan, mereka datang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa USU Bergerak, dengan 12 Tuntutan Rakyat, yakni :

1. Hapus Tunjangan Mewah DPR:

Rakyat menolak gaya hidup istimewa wakilnya di parlemen.

2. Gaji DPR Proporsional dengan UMK/UMP:
Agar mereka merasakan langsung denyut hidup buruh dan rakyat pekerja.

3. Sahkan RUU Perampasan Aset & RUU Anti Korupsi: Demi memberantas korupsi yang masih jadi penyakit kronis bangsa.

4. Transparansi Hasil Audit
Semua laporan BPK dan KPK harus terbuka ke publik, bukan disembunyikan di meja elite.

5. Alihkan Anggaran Sosper dan Perjalanan Dinas DPR ke Program Pro-Rakyat: Dana besar yang selama ini habis untuk DPR harus dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.

6. Revolusi Parpol: Hentikan politik kartel, oligarki, dan transaksi kekuasaan yang menindas rakyat.

7. Kawal KUHAP: Agar tidak jadi alat represif dan kriminalisasi rakyat.

8. Sahkan RUU Masyarakat Adat: Mengakui dan melindungi hak komunitas adat atas tanah, budaya, dan kehidupannya.

9. Batalkan UU TNI: Menolak kembalinya dwifungsi militer yang bertentangan dengan semangat reformasi.

10. Tolak RUU Polri: Menolak perluasan kewenangan berlebihan yang mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.

11. Usut Kasus Korupsi di Sumut:
Mulai dari UMKM Center, pembangunan jalan, Lapangan Merdeka, hingga Stadion Teladan.

12. Evaluasi Kepemimpinan Gubernur Sumut
Atas kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Massa aksi mendesak agar Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus datang menemui mereka. Satu jam berlangsung, Ketua Erni Ariyanti dan jajaran DPRD Sumut tak ada yang hadir menemui massa aksi. 

Suasana tersebut memicu tensi massa aksi meninggi, hingga terjadi kericuhan antara masa dengan polisi.

Massa membakar ban, merobohkan pagar besi, hingga berusaha masuk ke dalam gedung DPRD Sumut.

Sontak tim aparat dengan perlengkapan senjata dan armada mengarahkan water canon memecah gelombang massa yang sempat menyatu.

Demonstran pun sebagian besar terpaksa mundur, ada yang tertangkap oleh aparat, ada pula yang mencoba bermediasi dengan simpul masing-masing kelompok. 

"Aksi unjuk rasa ini karena krisis demokrasi, ketidakadilan hukum, dan carut-marut kebijakan publik telah melahirkan gelombang keresahan rakyat. Dalam situasi ini, Selusin Tuntutan Rakyat sebagai wujud perlawanan terhadap praktik korupsi, oligarki, dan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik yang kami suarakan," kata Raja Panjaitan. (Dyk/Tribun-Medan.com) 

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan