Dugaan Korupsi Proyek Underpass HM Yamin Capai Miliaran, Begini Kata Kadis SDABMBK Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Dugaan korupsi proyek pembangunan Underpass HM Yamin di Kecamatan Medan Timur terkuak.

Kerugian negara mencapai miliaran sesuai temuan yang diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara setelah melakukan audit. 

BPK RI melakukan audit terhadap pekerjaan yang dikerjakan menggunakan anggaran multiyears tahun 2023 oleh Dinas SDABMBK Kota Medan era Topan Ginting (Eks Kadis PUPR Sumut-terdakwa kasus korupsi Jalan . Proyek tersebut diketahui menghabiskan anggaran sebesar Rp170 miliar.

Kadis SDABMBK Kota Medan, Gibson Panjaitan dikonfirmasi soal temuan ini tak menampik ada ketidaksesuaian spek material, kekurangan volume.

Alhasil Pemko Medan pun melakukan tindakan yakni menahan uang kontraktor Rp 17 Miliar lebih.

"Pemko masih tahan uang kontraktornya Rp 17 miliar lebih. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)nya sebagian sudah dibayar dan akan dipotong langsung sisanya saat tagihan mereka bulan ini berjalan sesuai audit BPK," kata Gibson Panjaitan, Kamis (20/11/2025). 

"Jadi spek yang gak sesuai itu tindak lanjutnya gimana bagaimana? Apa pakai kontraktor lama yang tanggung jawab dipercaya lagi?" tanya wartawan. 

"Ketidaksesuaian dibebankan kepada TGR yang harus dibayarkan penyedia bang, dan merupakan tanggungjawab penyedia, dan langsung dipotong dari sisa tagihan yang mau dibayarkan dalam waktu dekat. Namun sebelumnya sebagian TGR sudah ada dibayar pihak penyedia," ungkapnya. 

Informasi dihimpun, dalam hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah kekurangan volume pekerjaan yang berdampak pada potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Selain itu, beberapa material juga diduga tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.

Tak hanya itu, BPK turut menemukan adanya denda keterlambatan pekerjaan yang mencapai Rp1,3 miliar. Denda tersebut dikenakan kepada pihak pelaksana, PT GMP, akibat pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu.

"Kita mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menurunkan tim melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dugaan korupsi ini,” ujar Pemerhati Korupsi, Eka, Rabu (19/11/2025).

Eka meragukan kinerja Kejaksaan Negeri Medan yang dinilainya tidak pernah mengusut dugaan-dugaan korupsi di lingkungan Pemko Medan.

Sejumlah dugaan korupsi di beberapa proyek Medan yang carut marut tak ada diusut meski sudah menuai kritik tajam publik. 

Contoh lainnya Megaproyek Revitalisasi Lapangan Merdeka yang tak kunjung rampung dengan anggaran lebih Rp 500 Miliar.

Lalu Revitalisasi Stadion Teladan Mangkrak, proyek gedung UMKM Square USU, hingga Medan Islamic Center yang masih carut marut. 

"Tak cuma Underpass HM Yamin. Sejumlah proyek lain pun dinilai tak lepas dari indikasi serupa. Di Kota Medan ini tidak hanya satu proyek saja yang kita duga adanya korupsi. Sejumlah proyek lain juga tak berani diungkap,” tegasnya.

Hingga kini, kejaksaan di bawah kepemimpinan Kepala Kejati Sumut yang baru, Harli Siregar, diharapkan dapat menunjukkan perubahan, dengan mengedepankan independensi dan keberanian dalam memberantas korupsi sejumlah proyek terbengkalai di Medan.

Apalagi uang rakyat yang dipakai lewat PAD wajib manfaatnya diutamakan untuk kepentingan publik. 

(Dyk/Tribun-Medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan