Tanpa Tender Terbuka, Ramadhan Fair 2026 Rawan Celah Hukum dan Konflik Kepentingan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Pelaksanaan Ramadhan Fair XX/2026 di Kota Medan dinilai rawan pelanggaran hukum.

Pasalnya, kegiatan tahunan yang masuk kalender event daerah tersebut disebut tidak memiliki penanggung jawab utuh dalam pelaksanaannya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan selaku leading sector memilih metode e-Purchasing atau pembelian barang/jasa pemerintah secara online melalui katalog elektronik (e-Katalog) untuk menentukan perusahaan pelaksana kegiatan.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) hingga Kamis (5/3/2026), terdapat 16 item belanja untuk Ramadhan Fair XX dengan total anggaran sekitar Rp2,9 miliar.

Adapun rincian belanja tersebut antara lain: belanja baju seragam lapangan sebesar Rp89.205.900, jasa dokumentasi Rp3.663.000, makan minum Rp66.000.000, pembawa acara Rp36.800.000, pengisi acara Rp422.700.000, serta petugas lapangan Rp30.000.000.

Selain itu, terdapat belanja sewa alat komunikasi Rp3.330.000, sewa dekorasi Rp27.750.000, sewa genset Rp240.000.000, sewa hotel Rp2.400.000, sewa instalasi air Rp5.550.000, sewa lighting set dan sound system Rp269.550.000, sewa pendingin ruangan Rp101.500.000, sewa mebel Rp532.260.000, alat tulis kantor Rp21.930.000, serta sewa tenda dan panggung kegiatan sebesar Rp1.089.000.000.

Sekretaris Jenderal Mimbar Suara Rakyat Indonesia (MSRI), Andi Nasution, menilai metode tersebut terkesan tidak membuka ruang kompetisi yang luas bagi perusahaan lain untuk mengelola event tersebut.

“Artinya, perusahaan-perusahaan yang mengambil belanja kegiatan Ramadhan Fair itu cenderung sudah dikondisikan. Sebab, kalau menggunakan event organizer (EO), persyaratannya banyak dan kualifikasinya harus jelas,” ujar Andi ke sejumlah wartawan, Kamis (5/3/2026)

Menurut Andi, melalui skema e-Katalog, belanja barang dan jasa dinilai lebih mudah karena pihak penyelenggara tinggal memilih perusahaan penyedia sesuai kebutuhan.

“Jadi ada sekitar empat perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ini. Item belanjanya dibagi-bagi atau disubkan per item. Dari data yang kami lihat, seperti belanja mebel sampai dua kali, dibagi ke dua perusahaan. Polanya seperti itu yang kami temukan di Disdikbud Kota Medan tahun ini,” ungkapnya.

MSRI juga menanggapi pernyataan Sekretaris Disdikbud Kota Medan, Andy Yudhistira, yang sebelumnya menyebut penggunaan metode e-Katalog dalam pelaksanaan Ramadhan Fair XX telah sesuai saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau dipecah-pecah begitu, siapa yang menjadi penanggung jawab utuh event tersebut? Masing-masing hanya mengurus barang yang disewa atau dibelanjakan. Itu yang kami nilai janggal,” kata Andi.

Ia menambahkan, pola pengadaan yang terpecah-pecah untuk kegiatan berbentuk event dinilai tidak lazim dan berpotensi menimbulkan temuan hukum di kemudian hari.

“Seperti kegiatan Thaipusam sebelumnya, polanya juga serupa. Kami melihat ini rawan temuan dan potensi pelanggaran hukum ke depan,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total anggaran Ramadhan Fair XX mencapai Rp 2.941.638.900. Saat ini, persiapan terus dilakukan dengan pemasangan tenda utama di sepanjang Jalan Masjid Raya hingga kawasan depan Istana Maimun.