Komisi IV DPRD 'Semprot' Satpol PP Medan: Bangunan Bermasalah Harus Disegel

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Komisi IV DPRD Kota Medan mengultimatum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar segera menyegel bangunan bermasalah yang telah mengantongi Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3.
Langkah tegas ini dinilai penting untuk menegakkan aturan sekaligus mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menegaskan, pelanggaran terhadap aturan perizinan bukanlah persoalan sepele. 

“Ini bukan pelanggaran ringan. Ketika aturan daerah dilanggar, itu masuk kategori pelanggaran berat dan harus ditindak tegas,” ujar Paul saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama Satpol PP, Senin (20/4/2026).

Ia menyoroti makin banyak bangunan di wilayah Medan Timur yang tetap berdiri bahkan hingga rampung 100 persen, meski diduga melanggar ketentuan perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menurutnya, alasan administratif seperti kesalahan penulisan alamat tidak bisa dijadikan pembenaran atas pelanggaran tersebut.

“Jangan sampai hanya karena alasan administratif, bangunan yang jelas bermasalah dibiarkan. Ini berimplikasi pada hilangnya potensi PAD,” tegasnya.

Paul menyebut, Komisi IV DPRD Medan akan menggandeng aparat penegak hukum untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan rekomendasi tersebut dijalankan.

Selain itu, pihaknya juga memberikan tenggat waktu kepada Satpol PP untuk segera bertindak atas laporan bangunan tanpa izin PBG di wilayah Medan Timur.

"Kami beri waktu tiga hari untuk kepastian penyegelan. Jika tidak ada tindakan, minggu depan kami sendiri yang akan turun ke lokasi," tegasnya.

(dyk/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan