Kepercayaan ke RS Pemerintah Masih Rendah, Zakiyuddin Ajak Relawan Edukasi Warga dan Oknum Nakal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit pemerintah di Kota Medan dinilai masih perlu ditingkatkan.

Pasalnya, tidak sedikit warga yang lebih memilih berobat ke rumah sakit swasta, bahkan rela antre berhari-hari.

Menanggapi kondisi itu, Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap mengajak relawan kesehatan untuk ikut turun langsung mengedukasi masyarakat terkait kualitas layanan rumah sakit milik pemerintah yang disebutnya kini sudah jauh lebih baik.

Hal tersebut disampaikan Zakiyuddin saat berdiskusi dengan bersama Relawan Kesehatan Probis Sumut di Balai Kota Medan, Selasa (21/4/2026).

“Kami sudah berbenah. Rumah sakit pemerintah sekarang tidak seperti dulu. Fasilitas dan alat kesehatan sudah jauh lebih lengkap, pelayanan juga terus ditingkatkan,” ujar Zakiyuddin.

Ia menilai, persepsi masyarakat yang masih ragu terhadap rumah sakit pemerintah harus diubah melalui edukasi yang masif, termasuk dengan melibatkan relawan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tengah masyarakat.

Menurutnya, keberadaan relawan menjadi penting untuk menyampaikan informasi yang benar terkait layanan kesehatan, sekaligus meyakinkan warga agar tidak ragu memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

Di sisi lain, Zakiyuddin mengakui masih ada sejumlah kendala yang perlu dibenahi, salah satunya terkait ketersediaan tempat tidur (bed) pasien yang harus terus dipantau agar pelayanan tetap optimal.

“Ini menjadi perhatian kami, supaya pelayanan tetap maksimal dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan layanan,” katanya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemko Medan dalam menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah.

Sementara itu, Ketua Relawan Kesehatan Probis Sumut, Ridwan Sibarani, menyebut pihaknya siap mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni menggelar talkshow kesehatan yang rencananya disiarkan melalui TVRI pada 8 Mei 2026 mendatang.

“Kami ingin menyinkronkan pelayanan kesehatan, sekaligus mengangkat berbagai persoalan di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya praktik di lapangan, di mana oknum tertentu diduga mengarahkan pasien pengguna fasilitas negara ke layanan umum di rumah sakit swasta.

Menurut Ridwan, persoalan seperti ini perlu menjadi perhatian bersama agar pelayanan kesehatan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.