Polemik Akomodasi Peserta AFF U-19, Pengamat Minta Jangan Saling Cari Kambing Hitam

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Polemik pembiayaan akomodasi dan hotel peserta ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 mendapat perhatian dari tokoh masyarakat sekaligus pengamat sepak bola, Drs H Amiruddin.

Amiruddin menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi profesionalisme penyelenggaraan turnamen internasional, bukan malah dijadikan ajang saling menyalahkan, apalagi mencari 'kambinghitam'

Menurutnya, narasi yang berkembang dan menyudutkan Pemerintah Kota Medan serta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai pihak yang tidak berkomitmen mendukung turnamen merupakan pandangan yang keliru.

"Narasi itu bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Publik diarahkan untuk percaya bahwa biaya hotel peserta merupakan tanggung jawab Pemko Medan, padahal hingga saat ini tidak pernah ditunjukkan dasar resmi yang menyatakan hal tersebut," kata Amiruddin, Rabu (3/6/2026).

Mantan Ketua DPRD Medan periode 2009-2014 itu mempertanyakan dasar hukum maupun administrasi yang digunakan PSSI Sumut dan panitia lokal jika memang menganggap biaya akomodasi peserta menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Menurutnya, hingga kini tidak pernah dipublikasikan dokumen resmi yang menunjukkan adanya komitmen Pemko Medan untuk membiayai kebutuhan hotel seluruh peserta turnamen.

"Sampai hari ini publik tidak pernah diperlihatkan dokumen yang menunjukkan adanya komitmen resmi Pemko Medan untuk membiayai hotel seluruh peserta. Tidak ada keputusan anggaran, tidak ada nota kesepahaman yang dipublikasikan, dan tidak ada surat pernyataan resmi yang menyebutkan hal itu," ujarnya.

Amiruddin menegaskan seseorang tidak bisa dituding mengingkari komitmen yang sejak awal tidak pernah dibuat.

Karena itu, menurut dia, tudingan terhadap Rico Waas tidak memiliki dasar yang kuat apabila memang tidak pernah ada kesepakatan resmi terkait pembiayaan akomodasi peserta.

Lebih lanjut, Amiruddin juga menyoroti munculnya narasi yang menggambarkan seolah-olah PSSI Sumut dan panitia lokal menjadi pihak yang menyelamatkan turnamen karena Pemko Medan tidak menanggung biaya hotel peserta.

Menurutnya, narasi tersebut justru mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama, yakni perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan turnamen.

"Jika akomodasi peserta merupakan kebutuhan mendasar dalam sebuah turnamen internasional, mengapa persoalan itu baru menjadi polemik menjelang atau saat pelaksanaan? Bukankah aspek tersebut seharusnya menjadi salah satu komponen pertama yang dipastikan oleh penyelenggara?" katanya.

Amiruddin menilai jika kebutuhan dasar peserta tidak dapat dipastikan sejak awal, maka yang perlu dievaluasi adalah kapasitas perencanaan penyelenggara, bukan komitmen pemerintah daerah yang tidak pernah ditetapkan sebagai penanggung jawab biaya tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa dukungan pemerintah daerah tidak dapat diartikan sebagai pengalihan seluruh tanggung jawab penyelenggaraan kepada pemerintah daerah.

"Dukungan bukan berarti pengalihan kewajiban. Membantu bukan berarti wajib membayar. Menjadi tuan rumah bukan berarti harus menanggung seluruh biaya kegiatan yang dimiliki dan dikelola organisasi lain," tegasnya.