Pengusaha Penggilingan Keluhkan Sulit Dapat Gabah, Begini Penjelasan Bulog Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menilai kondisi sulitnya memperoleh gabah yang dikeluhkan sejumlah pengusaha penggilingan merupakan bagian dari dinamika masa antarpanen, bukan semata-mata akibat tingginya serapan gabah oleh pemerintah.

Pimpinan Wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengatakan kebijakan pemerintah saat ini memang diarahkan untuk menjaga harga gabah petani agar tetap menguntungkan sehingga mendorong petani terus menanam padi.

Menurutnya, pemerintah melalui Bulog berupaya memastikan tidak ada harga gabah yang jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.

“Tujuan utamanya adalah mengangkat petani. Karena selama ini petanilah yang membuat kita bisa makan beras setiap hari. Pemerintah ingin menjamin petani sejahtera dengan menjaga harga gabahnya,” ujar Budi di Medan, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, kepastian harga tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat petani untuk terus menanam padi sehingga produksi nasional tetap terjaga.

“Ketika petani merasa ada jaminan harga, mereka akan lebih semangat menanam. Pada akhirnya produksi juga meningkat,” katanya.

Budi mengakui saat ini terdapat kondisi pasokan gabah yang lebih ketat dibanding saat panen raya. Namun menurutnya hal tersebut dipengaruhi oleh berakhirnya masa panen utama dan belum masuknya panen berikutnya secara penuh ke pasar.

“Kalau kemudian terjadi perebutan gabah, mungkin karena saat ini memasuki masa menunggu panen berikutnya. Ini biasanya memang masa yang pasokannya lebih terbatas,” ujarnya.

Selain faktor musim, Bulog juga melihat sebagian petani tidak langsung menjual seluruh hasil panennya setelah panen berlangsung.

Menurut Budi, petani memiliki strategi sendiri dalam memasarkan hasil panen dengan harapan memperoleh harga yang lebih baik.

“Saya panen hari ini, belum tentu saya jual semua hari ini. Petani juga ingin mendapatkan keuntungan,” katanya.

Di sisi lain, Bulog mengakui tugas pemerintah tidak hanya melindungi petani, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat sebagai konsumen.

Karena itu, pemerintah melakukan intervensi melalui penyaluran bantuan pangan dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Nah, kalau petani ingin harga naik, sementara konsumen ingin harga stabil atau turun, tugas Bulog adalah menyeimbangkan keduanya. Karena itu ada bantuan pangan dan SPHP,” jelasnya.

Terkait keluhan harga beras medium yang disebut telah mencapai Rp16.000 per kilogram, Budi menilai harga tersebut lebih cocok untuk kategori beras premium.