Wong Chun Sen Soroti Melemahnya Rupiah, Minta Pemprov Sumut Bertindak Stabilkan Harga

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Kondisi melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang diiringi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok dinilai berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama kalangan berpenghasilan rendah dan warga di wilayah pedesaan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Perekonomian DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Wong Chun Sen Tarigan, Minggu (14/6/2026).

Menurut Wong, penguatan dolar terhadap rupiah berdampak pada meningkatnya biaya impor bahan baku industri, harga barang, hingga kebutuhan pokok masyarakat.

Kondisi tersebut turut memicu kenaikan harga BBM, bahan pangan, dan berbagai kebutuhan sehari-hari.

“Kenaikan nilai dolar terhadap rupiah memicu lonjakan biaya impor dan meningkatkan tekanan inflasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat kecil yang harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok setiap hari,” ujar Wong.

Ia mengatakan, meskipun pelemahan rupiah dapat memberikan keuntungan bagi sektor ekspor dan pariwisata, secara umum kondisi tersebut lebih banyak memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat karena harga berbagai barang konsumsi menjadi lebih mahal.

“Kalau daya beli masyarakat terus menurun, maka perputaran ekonomi juga akan melambat. Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya. 

Wong menilai kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter merupakan dampak dari tingginya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Namun, menurutnya, masyarakat tidak boleh dibiarkan menanggung beban ekonomi tersebut seorang diri.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah keresahan di tengah masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat panik karena harga-harga terus naik. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan kepada rakyat,” katanya.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Wong mengusulkan sejumlah langkah strategis, seperti memperkuat operasi pasar murah di seluruh kabupaten/kota, terutama daerah dengan akses distribusi terbatas, memastikan ketersediaan stok sembako melalui pengawasan distribusi, serta mencegah praktik penimbunan barang.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Bulog, distributor, dan pelaku usaha agar rantai pasok kebutuhan pokok tetap terjaga.

Dukungan kepada petani, nelayan, dan pelaku UMKM juga dinilai penting untuk meningkatkan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

Wong juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpancing isu yang dapat memicu kepanikan di pasar.