JEJAK Uang Hasil Pemerasan di Kemenaker, Irvian Bobby Rp 69 Miliar, Wakil Menteri Noel Rp 3 Miliar

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 11 tersangka dalam dugaan kasus pemerasan terkait penerbitan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Satu di antaranya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel yang disebut mendapat Rp 3 miliar.

Meski begitu, ternyata bukan Noel yang mendapat uang paling banyak dalam pusaran kasus pemerasan ini.

Sosok yang paling mendapat pundi-pundi adalah Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022-2025. Total dia mendapat Rp 69 miliar.

KPK menyatakan memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status perkara ke tahap penyidikan.

Noel dan tersangka lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (21/8/2025). Noel diamankan di rumah dinasnya pada Kamis dini hari. Total KPK mengamankan 14 orang, namun yang ditetapkan tersangka sebanyak 11 orang.

"KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025). 

Setyo menyebutkan, 10 tersangka selain Noel adalah:

- Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022-2025
- Gerry Adita Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker
- Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025
- Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker
- Fahrurozi selaku Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker
- Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025
- Sekarsari Kartika Putri sleaku subkoordinator
- Supriadi selaku koordinator
- Temurila dari pihak PT KEM Indonesia
- Miki Mahfud dari pihak PT KEM Indonesia. 

Pemerasan modus sertifikasi K3 ini tak tanggung-tanggung. Pemohon harus merogoh kocek berpuluh-puluh kali lipat demi mendapat sertifikat tersebut.

Tarif resmi sertifikasi K3 yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 275 ribu. Namun, praktik di lapangan, para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6 juta.

Melansir laman Kemnaker, K3 adalah bidang yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan dan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sertifikasi K3 dibutuhkan sebagai bentuk pengakuan keahlian di bidang K3. 

Adapun pihak yang wajib memiliki sertifikat K3 adalah pekerja atau calon pekerja di bidang HSE (Health, Safety, and Environment) atau sejenisnya.

Dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar. Uang tersebut berasal dari praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3. 

Konstruksi Perkara