Berita Viral

PBB Akan Investigasi Data BPS yang Rilis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,12 Persen Kuartal II 2025

Ekonom Pertanyakan Data BPS yang Rilis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,12 Persen Kuartal II 2025

Editor: AbdiTumanggor
Istimewa
Ekonom Surati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pertanyakan Kebsahan Data BPS yang Rilis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,12 Persen Kuartal II 2025. (Istimewa) 

Ekonom Surati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pertanyakan Kebsahan Data BPS yang Rilis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,12 Persen Kuartal II 2025.

TRIBUN-MEDAN.COM - Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12 persen memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi dan analis.

Di balik angka yang tampak menggembirakan itu, muncul keraguan: benarkah pertumbuhan ekonomi mencerminkan kondisi nyata masyarakat?

Beberapa ekonom bahkan mengirim surat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mempertanyakan keabsahan data tersebut.

Mereka menyoroti ketidaksesuaian antara angka makroekonomi dan fenomena di lapangan, seperti melemahnya daya beli, turunnya konsumsi rumah tangga, dan indikator lainnya yang menunjukkan perlambatan.

BPS pun berupaya mempertahankan kredibilitasnya dengan mengundang pakar, ekonom, dan jurnalis untuk menjelaskan secara rinci metodologi dan asumsi di balik angka pertumbuhan tersebut.

Salah satu peserta diskusi adalah Direktur Riset Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah Redjalam.

Prasasti Center sendiri merupakan lembaga think tank independen yang didirikan pada tahun 2025 di Jakarta. Didirikan oleh sejumlah tokoh nasional seperti Hashim Djojohadikusumo, Burhanuddin Abdullah, Jimly Asshiddiqie, Soedradjad Djiwandono, Chatib Basri, dan Arcandra Tahar, lembaga ini bertujuan menjembatani dunia usaha, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan melalui riset berbasis data dan dialog lintas sektor.

Dalam bincang santai dengan media, Piter mengungkapkan kegelisahannya terhadap cara lama dalam membaca data ekonomi.

"Pulang dari diskusi itu, saya merenung. Banyak asumsi yang sudah tidak relevan lagi. Kita masih pakai pendekatan generasi baby boomers dan milenial, padahal perilaku ekonomi masyarakat zaman now sudah berubah," ujarnya.

Piter menyoroti fenomena ekonomi digital, dampak pandemi, dan maraknya kecerdasan buatan (AI) sebagai faktor yang mengubah cara pandang masyarakat, khususnya Gen Z, terhadap kehidupan dan konsumsi.

Ia mencontohkan penjualan mobil yang dulu menjadi indikator utama pertumbuhan.

"Sekarang, masyarakat lebih nyaman naik transportasi umum atau ojek online. Beli mobil bukan lagi prioritas," katanya.

Begitu pula dengan kepemilikan rumah. Anak muda kini lebih memilih menyewa apartemen di pusat kota daripada terikat cicilan KPR jangka panjang. Alasan mereka bukan semata harga, tapi juga kualitas hidup dan efisiensi waktu.

"Zaman terus bergerak dan cara pandang masyarakat berubah. Maka tugas kita adalah mengasah pisau analisis agar tidak salah dalam memahami dan menarik kesimpulan," tegas Piter.

Ia juga menyinggung fenomena Rojali (rombongan jarang beli) dan Rohana (rombongan hanya nanya) di pusat perbelanjaan.

Meski mall ramai, angka penjualan menurun. Menurutnya, ini bukan bukti daya beli melemah, melainkan perubahan pola belanja ke platform online yang lebih praktis dan murah.

"Artinya, daya beli itu ada, tapi cara belanjanya sudah berubah," ujarnya.

Meski begitu, Piter menekankan bahwa data penjualan semen, rumah, dan kendaraan bermotor tetap penting, namun harus disandingkan dengan indikator baru yang lebih relevan.

"Agar data yang disampaikan lebih kredibel dan diskursus publik soal pertumbuhan ekonomi lebih bermakna, maka inisiatif BPS untuk berdialog dengan berbagai kalangan adalah langkah yang patut diapresiasi," tutupnya.

Direktur Riset Prasasti Piter Abdullah Redjalam
Direktur Riset Prasasti Piter Abdullah Redjalam. Ia menyebut kepercayaan perlu dibangun dengan sikap transparan, termasuk menjelaskan metodologinya, soal keabsahan data BPS. (Tribunnews.com)

Apa Itu Ekonom CELIOS yang Surati PBB?

Ekonom CELIOS mengadukan keabsahan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena dinilai tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

Surat aduan tersebut mendapat tanggapan positif dari PBB, memicu diskusi dan spekulasi adanya audit terhadap BPS.  

Ekonom CELIOS merujuk pada para ahli ekonomi yang berafiliasi dengan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), sebuah lembaga penelitian independen di Indonesia yang fokus pada isu ekonomi dan hukum.

Tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai ekonom CELIOS antara lain Nailul Huda dan Bhima Yudhistira, yang sering memberikan kritik dan analisis mendalam terhadap kebijakan ekonomi dan data statistik pemerintah.

Penyebab Pengaduan

Pertumbuhan Ekonomi 5,12 persen: 

CELIOS menyoroti angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen pada triwulan II-2025, yang dianggap janggal karena lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang memiliki momen Ramadan dan Idulfitri.  

Anomali Data:

Terdapat anomali data historis pertumbuhan ekonomi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana triwulan II biasanya tidak mencatat pertumbuhan tertinggi.  

Indikator Ekonomi Riil:

Data BPS dinilai tidak sinkron dengan kondisi riil di lapangan, seperti pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang hanya 4,95 persen pada triwulan I-2025 dan melemahnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).  

Tanggapan PBB

Apresiasi dan Tindakan:

Ketua Komisi Statistik PBB, Georges-Simon Ulrich, merespons surat CELIOS dan mengapresiasi langkah mereka dalam mempermasalahkan transparansi dan akurasi data ekonomi nasional Indonesia.  

Permintaan Investigasi:

CELIOS meminta United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission untuk melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia pada triwulan II-2025.  
Dampak dan Konsekuensi

Kredibilitas Data BPS:

Masalah ini dapat menggerogoti kredibilitas data yang selama ini menjadi rujukan penting bagi akademisi, dunia usaha, dan pemerintah.  

Kebijakan yang Berantakan:

Jika data yang digunakan tidak akurat, maka kebijakan yang dihasilkan juga akan tidak tepat sasaran.  

Dampak pada Masyarakat:

Data yang keliru dapat merugikan masyarakat luas, termasuk pekerja UMKM dan kelompok ekonomi kelas menengah, melalui potensi pengurangan bantuan sosial dan subsidi energi, serta tekanan ekonomi. 

(*/Tribun-medan.com)

Artikel telah tayang di Tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved