Gibran dan AHY Kompak Tolak Usulan Gerbong Khusus Perokok, Ini Alasannya

Gibran dan AHY Kompak Tolak Usulan Gerbong Khusus Perokok, Prioritaskan Kenyamanan dan Konektivitas Transportasi

TRIBUN-MEDAN.COM — Usulan anggota DPR RI agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk perokok menuai penolakan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam kunjungannya ke Stasiun Solo Balapan, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (24/8/2025), Wapres Gibran menilai usulan tersebut tidak sejalan dengan program Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia menegaskan bahwa transportasi umum merupakan kawasan bebas rokok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2014.

"Jadi ya sekali lagi, untuk Bapak-Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden," ujar Gibran.

Meski demikian, Gibran tetap membuka ruang dialog dan menerima masukan dari berbagai pihak demi peningkatan layanan perkeretaapian nasional.

Ia bahkan mengusulkan agar ruang fiskal KAI lebih diprioritaskan untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, balita, lansia, dan kaum difabel.

"Jika ada ruang fiskal, ya kalau pendapat saya pribadi, lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel," tambahnya.

AHY: Masih Banyak Hal yang Lebih Penting untuk Saya Respons

Sementara itu, Menko AHY juga menyampaikan pandangannya terkait usulan gerbong khusus perokok.

AHY menilai masih banyak hal yang lebih penting untuk direspons, seperti penguatan konektivitas transportasi antarwilayah dan pengembangan transportasi multimoda.

"Kayaknya masih banyak hal yang lebih penting untuk saya respons, yang jelas konektivitas itu harus kita perkuat antarwilayah, juga dengan transportasi multimoda di darat, laut, udara dan kereta api," kata AHY.

Ia menekankan pentingnya roadmap transportasi yang inklusif dan terjangkau bagi masyarakat, serta pengembangan konsep Transit Oriented Development (TOD) untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"TOD, ini pengembangan lokasi-lokasi sebagai hub transportasi (yang mendekatkan tempat tinggal dan tempat kerja) yang juga mendukung semangat hari ini, yaitu sustainability," ujar AHY.

Usulan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan