NASIB Bendungan Napun Gete Berbiaya Rp 880 M, Diresmikan Jokowi 2021, Kini Belum Bisa Dimanfaatkan

Manfaat bendungan ini sangat besar yaitu untuk meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi tiga kali setahun, mendukung ketahanan pangan, dan menjadi kunci kemakmuran wilayah.

Namun, tanpa infrastruktur pendukung dan komitmen lanjutan dari pemerintah pusat, bendungan ini berisiko menjadi monumen pembangunan tanpa fungsi nyata.

Kisah Bendungan Napun Gete menjadi cerminan tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pentingnya perencanaan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Rangkaian Informasi Bendungan Napun Gete

1. Identitas Bendungan
- Nama: Bendungan Napun Gete
- Lokasi: Desa Ilinmedo, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur
- Tanggal Peresmian: 23 Februari 2021
- Pelaksana Konstruksi: PT Nindya Karya
- Anggaran: Rp880 miliar (bersumber dari APBN)

2. Spesifikasi Teknis
- Kapasitas Tampung: 11,22 juta m3
- Luas Genangan: 99,78 hektar
- Penyediaan Air Irigasi: 300 hektar
- Air Baku: 0,2 m3/detik
- Potensi Pembangkit Listrik: 0,1 MW

3. Fungsi dan Manfaat
- Pengairan Irigasi: Untuk kurang lebih 300 hektare sawah
- Air Baku: Menyuplai 214 liter per detik untuk kebutuhan dua pertiga penduduk Kabupaten Sikka
- Pembangkit Listrik: Potensi menghasilkan daya listrik sebesar 0,1 megawatt

• Manfaat Tambahan:

- Meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi tiga kali setahun

- Mendukung ketahanan pangan

- Menjadi kunci kemakmuran NTT dengan memastikan pasokan air yang cukup untuk pertanian dan peternakan

4. Latar Belakang dan Tujuan Proyek
- Mulai Pembangunan: Januari 2017
- Tujuan Strategis: Mengatasi kekeringan di wilayah NTT dan mendukung ketahanan air serta pertanian
- Status Proyek: Proyek Strategis Nasional

5. Tantangan dan Permasalahan

• Keterbatasan Anggaran Daerah:

- Kesulitan membiayai infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi, jalan akses, dan fasilitas air baku

- Ketergantungan pada APBD yang tidak mencukupi

• Pemotongan Dana Transfer Pusat:

- Rasionalisasi dana transfer memperparah kondisi keuangan Pemda

- Menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan keadilan pelaksanaan UU Otonomi Daerah

• Ketergantungan pada Pemerintah Pusat: