Diperiksa KPK, Bupati Sudewo Datang Pakai Masker, Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap Kereta Api

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Hari ini, KPK memanggil Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi.

Sosok yang belakangan menjadi sorotan itu terlihat tiba di Gedung Merah Putih Lembaga Antirasuah itu sekitar pukul 09.47 WIB, Rabu (27/8/2025).

Dia datang mengenakan kemeja batik berwarna cokelat.

Mantan anggota DPR RI ini tampak berusaha menutupi wajahnya dengan masker putih. 

Masker tersebut sempat ia lepas sebentar saat melakukan registrasi, lalu langsung dipakainya kembali.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemanggilan Sudewo merupakan penjadwalan ulang atas permintaan yang bersangkutan. 

Seharusnya, Sudewo diperiksa pada Jumat (22/8) pekan lalu, namun ia tidak hadir karena alasan agenda lain.

"Dari pemanggilan sebelumnya, yang bersangkutan ada keperluan lain yang sudah teragendakan, sehingga meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang pada tanggal 27 Agustus," kata Budi pada Selasa (26/8).

Nama Sudewo diduga terlibat dalam pusaran korupsi ini setelah KPK menemukan indikasi bahwa ia menerima aliran dana terkait proyek jalur kereta. 

Budi Prasetyo mengatakan, "Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta."

Selain kasus ini, sosok Sudewo belakangan menjadi sorotan publik akibat kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Kenaikan PBB-p2 itu memicu protes besar dari warga Pati. 

Meskipun Sudewo telah menganulir kebijakan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf, massa tetap menuntutnya untuk mundur dari jabatannya.

Pemeriksaan hari ini diharapkan dapat mengungkap lebih dalam dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus suap di Kemenhub, di tengah desakan publik agar ia bertanggung jawab atas kebijakan kontroversialnya di Pati.

Warga Datangi Kantor Pos Kirim 2.500 Surat ke KPK