Diperiksa KPK, Bupati Sudewo Datang Pakai Masker, Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap Kereta Api

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Hari ini, KPK memanggil Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi.

Sosok yang belakangan menjadi sorotan itu terlihat tiba di Gedung Merah Putih Lembaga Antirasuah itu sekitar pukul 09.47 WIB, Rabu (27/8/2025).

Dia datang mengenakan kemeja batik berwarna cokelat.

Mantan anggota DPR RI ini tampak berusaha menutupi wajahnya dengan masker putih. 

Masker tersebut sempat ia lepas sebentar saat melakukan registrasi, lalu langsung dipakainya kembali.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemanggilan Sudewo merupakan penjadwalan ulang atas permintaan yang bersangkutan. 

Seharusnya, Sudewo diperiksa pada Jumat (22/8) pekan lalu, namun ia tidak hadir karena alasan agenda lain.

"Dari pemanggilan sebelumnya, yang bersangkutan ada keperluan lain yang sudah teragendakan, sehingga meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang pada tanggal 27 Agustus," kata Budi pada Selasa (26/8).

Nama Sudewo diduga terlibat dalam pusaran korupsi ini setelah KPK menemukan indikasi bahwa ia menerima aliran dana terkait proyek jalur kereta. 

Budi Prasetyo mengatakan, "Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta."

Selain kasus ini, sosok Sudewo belakangan menjadi sorotan publik akibat kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Kenaikan PBB-p2 itu memicu protes besar dari warga Pati. 

Meskipun Sudewo telah menganulir kebijakan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf, massa tetap menuntutnya untuk mundur dari jabatannya.

Pemeriksaan hari ini diharapkan dapat mengungkap lebih dalam dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus suap di Kemenhub, di tengah desakan publik agar ia bertanggung jawab atas kebijakan kontroversialnya di Pati.

Warga Datangi Kantor Pos Kirim 2.500 Surat ke KPK

Alih-alih menggelar demonstrasi dengan spanduk dan orasi di jalanan, ratusan warga Pati memilih cara unik untuk menyuarakan kekecewaan mereka, Senin (25/8/2025).

Mereka berbondong-bondong mendatangi Kantor Pos Pati. 

Bukan untuk mengirim paket atau surat biasa, melainkan untuk mengirim ribuan surat secara serentak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. 

Tujuannya satu, meminta KPK segera menangkap dan menahan Bupati Pati, Sudewo.

Dia diduga terlibatan dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Aksi yang diprakarsai oleh warga ini menarik perhatian. 

Sekitar 500 orang, yang sebagian besar mengenakan pakaian kasual, berkumpul sejak pukul 08.00 pagi di Alun-alun Simpang Lima Pati. 

Tepat pukul 10.50, mereka mulai berjalan kaki menuju Kantor Pos. 

Di barisan paling depan, sebuah truk komando menjadi pusat perhatian. 

Di atasnya, para orator lantang meneriakkan seruan agar Sudewo segera ditangkap, sambil menyoroti sikap bupati yang dianggap arogan. 

Suasana semakin bersemangat dengan alunan lagu-lagu legendaris Iwan Fals seperti "Bongkar," "Wakil Rakyat," dan "Tikus Kantor" yang diputar keras dari pengeras suara.

Aparat kepolisian tampak mengawal ketat aksi ini, memastikan lalu lintas tetap lancar dan kegiatan berjalan tertib. 

Saat tiba di Kantor Pos, para peserta langsung dilayani oleh seluruh staf yang bersiaga. 

Meja pelayanan dibuka penuh untuk melayani pengiriman surat massal ini.

Salah satu peserta, Kristiani, warga Kecamatan Tayu, dengan sukarela membayar biaya kirim suratnya sebesar Rp 14 ribu. 

“Saya ikhlas, sumpah bayar sendiri,” tegasnya. 

Kristiani berharap suratnya dan ribuan surat lain bisa menjadi dorongan bagi KPK untuk bertindak cepat. 

Dia mengaku sudah muak dengan kepemimpinan Sudewo. 

“Kami harapannya Bupati Pati mundur, karena dianggap arogan. Selain itu, ada indikasi korupsi. Sudah dipanggil KPK tidak mau datang dengan alasan ada kegiatan. Kami memang sudah tidak suka dipimpin Sudewo,” katanya.

Menurut Mulyati, salah satu koordinator lapangan, aksi ini diikuti sekitar 500 orang, tetapi total surat yang dikirim ke KPK mencapai 2.500 buah. 

Ribuan surat tersebut sudah dibagikan dan diisi oleh warga di 21 kecamatan berbeda sejak beberapa hari sebelumnya untuk menghindari penumpukan di kota. 

Ia menekankan bahwa gerakan ini murni inisiatif warga, bahkan biaya pengiriman surat pun ditanggung secara mandiri oleh masing-masing pengirim.

“Setelah adanya aksi ini, mudah-mudahan keinginan masyarakat Pati dituruti biar tidak ada aksi selanjutnya. Jadi harusnya juga yang kami tuntut memang KPK harus bertindak tegas dalam hal ini,” ujar Mulyati.

Namun, jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, warga Pati berencana menggelar unjuk rasa yang lebih besar. 
Mereka bahkan sudah membuka donasi untuk membiayai aksi lanjutan di depan Gedung KPK di Jakarta pada 2 September 2025. 

Hingga saat ini,donasi yang terkumpul dari warga telah mencapai Rp 148.625.999. 

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan