NASIB Abdul Kadir dan Budi Arie: Pagi Dicecar DPR RI soal Anggaran, Sore Langsung Dicopot Prabowo

Nasib Abdul Kadir Karding dan Budi Arie Setiadi: Pagi Dicecar DPR RI soal Penggunaan Anggaran, Sorenya Langsung Dicopot dari Menteri oleh Presiden Prabowo Subianto.

TRIBUN-MEDAN.COM - Hari Senin (8/9/2025) kemarin menjadi momen penuh gejolak bagi dua menteri Kabinet Merah Putih, Abdul Kadir Karding dan Budi Arie Setiadi.

Pagi hari, keduanya menghadiri rapat kerja dengan DPR RI yang penuh kritik tajam, dan sore harinya, mereka dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sorotan Tajam terhadap Abdul Kadir Karding

Di Gedung DPR, Jakarta, Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding.

Agenda utama rapat adalah pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) untuk tahun anggaran 2026.

Anggota Komisi IX dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, melontarkan kritik pedas terhadap alokasi anggaran operasional kementerian yang mencapai Rp200 miliar.

"Menurut saya ini harus dibenerin dulu nih. Kita akan fokus memberikan dukungan sepenuh-penuhnya kepada BPPMI. Tapi tolong ya untuk anggaran dukungan operasional yang Rp179 miliar itu, itu saya pikir itu enggak perlu. Enggak perlu karena ini akan menyakiti hati masyarakat ini," ujar Irma dengan nada tegas.

Irma juga menyoroti bahwa anggaran tersebut tidak masuk akal dan perlu dikaji ulang.

Ia menyebut bahwa pengajuan anggaran seperti ini bisa menyakiti hati rakyat.

Budi Arie dan Program Koperasi Merah Putih

Di waktu yang hampir bersamaan, Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.

Anggota Komisi VI Fraksi PDIP, Darmadi, mempertanyakan kesiapan program Koperasi Merah Putih yang dinilai belum matang.

"Pak Menteri, setuju enggak? Ini belum siap semua nih Pak. Habis peresmian Pak Presiden, diberita muncul tutup. Itu kan buat malu Pak. Itu kan memalukan lho Pak. Ditanya kenapa tutup, jawabnya enggak ada modal," kata Darmadi.

Darmadi juga menyoroti permintaan tambahan anggaran sebesar Rp7,8 triliun oleh Budi Arie, padahal peningkatan kapasitas SDM koperasi belum mumpuni.