TERUNGKAP Sri Mulyani Dicopot 1 Jam Sebelum Reshuffle Diumumkan, Ditelepon Saat Memimpin Rapat

"Saya pamit undur diri pagi hari ini, dan mohon mulai saat ini untuk kami menghormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa," kata Sri Mulyani, Selasa kemarin.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengucapkan selamat kepada Menkeu Purbaya. 

Menurut dia, menjadi Menkeu memiliki tanggung jawab yang sangat penting utamanya dalam menjaga keuangan negara.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru. Pak Purbaya Yudi Sadewa. Selamat mengemban amanah dan tanggung jawab yang sangat penting yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara, dan memimpin Kementerian Keuangan," tutur dia.

Budi Arie dan Abdul Kadir Karding

Kondisi tidak jauh berbeda dialami Budi Arie dan Abdul Kadir Karding, yang baru dikabari kurang lebih 1-2 jam sebelum acara pelantikan berlangsung di Istana Negara.

Seorang sumber yang merupakan orang dekat Budi Arie Setiadi, menuturkan koleganya itu kaget mendengar kabar kena reshuffle oleh Presiden Prabowo.

“Dia kaget,” ujar sumber itu kepada Tribunnews, Senin.

Sumber itu juga menyebut, Budi Arie bahkan tak mengetahui sama sekali ihwal rencana reshuffle kabinet pada hari Senin ini.

Pasalnya, siang harinya Budi Arie masih hadir sebagai Menteri Koperasi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Karena baru saja rapat di DPR,” ujar sumber itu.

Rapat yang berlangsung kurang lebih tiga jam setengah itu membahas rencana kerja dan anggaran (RKA) Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. 

Dalam kesempatan itu, Budi Arie bahkan mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebesar Rp 7,85 triliun pada 2026. Sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kementerian Koperasi (Kemenkop) pada 2026 sebesar Rp 937 miliar. 

Setelah rapat di DPR, Budi Arie juga berbicara lugas kepada awak media, bahwa reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. 

Dia menyebut tidak ada informasi resmi yang diterimanya terkait hal tersebut.