Panda Nababan Blak-blakan, Presiden Prabowo Bisa Panggil Kapolri Minta Listyo Sigit Mundur

TRIBUN-MEDAN.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belakangan ini jadi sorotan.

Di tengah desakan publik agar Listyo Sigit mengundurkan diri, 

Terkini, politikus senior PDI Perjuangan (PDI), Panda Nababan ikut memberikan kritik.

Baca juga: Fakta Baru Penculikan Kacab Bank BUMN, Polisi Militer Bongkar Keterlibatan Oknum Prajurit TNI

Menurutnya, saat ini Listyo Sigit seakan tersandera dengan jabatannya yang sudah empat tahun diembannya. 

Ia menilai dalam tradisi kepolisian, jarang ada jabatan tertinggi tersebut yang menjabat lebih dari lima tahun. 

Biasanya masa jabatan itu hanya berkisar dua sampai empat tahun demi menjaga kesegaran institusi. 

Akan tetapi, Listyo Sigit sampai sekarang tak kunjung 'lengser keprabon'. 

Baca juga: Kabar Kapolri Listyo Sigit Akan Diganti, Prabowo Surati DPR, Komjen Suyudi, Komjen Dedi Masuk Bursa

Hal ini dinilai Panda karena Listyo Sigit menikmati jabatannya secara sadar. 

"Sudah periodenya, sudah waktunya gitu loh. Tetapi karena dia ikut bermain, dia nikmati, dia ombang-ambingkan, dia enggak ada keputusan. Sebenarnya kalau jujur, kalau normal, "Pak saya sudah 5 tahun pak, tradisi selama ini paling lama 4 tahun di Polri. Hampir tidak pernah ada 5 tahun," ujar Panda seperti dikutip dari YouTube Keadilan TV yang tayang pada Kamis (11/9/2025). 

Semestinya, Listyo Sigit mengambil langkah berani dengan menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo bahwa masa baktinya telah selesai. 

Baca juga: Fakta Baru Penculikan Kacab Bank BUMN, Polisi Militer Bongkar Keterlibatan Oknum Prajurit TNI

Tindakan itu dinilai sikap normal sebagai bentuk penyegaran di tubuh Polri. 

"Situasi itu menyandera dia, keadaan itu menyandera dia sehingga dia tidak bisa mengambil satu keputusan yang drastis. Apa itu keputusan yang drastis? Besok pagi dia menghadap presiden,

"Pak, saya berhenti". Kasih kesempatan kepada junior-juniornya banyak jenderal polisi yang jago-jago. Yang punya kredibilitas tinggi," jelasnya. 

Singgung Prabowo

Selain mengkritik Listyo Sigit, Panda juga menyinggung peran Presiden Prabowo. 

Sebenarnya, Prabowo juga bisa saja meminta Listyo Sigit untuk mundur. 

Namun, ia mempertanyakan apakah Prabowo memiliki nyali dan wibawa politik untuk memutuskan itu. 

“Di belakang layar, Prabowo bisa panggil Sigit, "udah lah Sigit mundur aja kau". Bisa dia, tapi punya nyali enggak untuk melakukan itu? Ada wibawa enggak? Ada tingkat kesadaran Pak Prabowo ke situ enggak? Kok dibiarin terus ini," lanjutnya.  

Panda mengingatkan bahwa jika seorang Kapolri terlalu lama menjabat, maka berisiko kehilangan kepekaan dalam merespons persoalan.

"Kalau terlampau lama pasti tidak sensitif lagi, tidak peka. Maka diatur periodenya tiap 4 tahun, tiap 5 tahun, untuk tetap segar menghadapi persoalan, itu hal yang wajar, ini mau dilanggar," pungkasnya. 

Kabar Prabowo Surati DPR terkait Pergantian Kapolri 

Santer kabar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dikabarkan akan diganti.

Siapa penggantinya? Sejumlah nama sempat digengung-dengungkan masuk masuk bursa calon kapolri. 

Di antara nama-nama tersebut, mereka yang berpangkat Komjen, seperti Komjen Suyudi hingga Komjen Dedi Prasetyo.

Dikabarkan,  Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat ke DPR RI terkait pergantian Kapolri  Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Desakan untuk dilakukan pergantian Kapolri sebelumnya telah dilayangkan berbagai pihak, mulai pengamat hingga mahasiswa, terkait insiden tertabraknya pengemudi ojok online, Affan Kurniawan, oleh anggota Brimob, akhir Agustus lalu.

Oleh para "penuntutnya", Jenderal Listyo juga dinilai gagal mengamankan unjuk rasa di akhir Agustus-awal September di Jakarta dan sejumlah daerah yang menewaskan setidaknya 10 orang.

Informasi yang beredar di kalangan awak media menyebut ada dua nama perwira tinggi yang kirim Istana ke parlemen. Keduanya berpangkat komjen, dan satu di antaranya baru naik pangkat bintang tiga.

Sejauh ini Tribunnews.com telah meminta tanggapan DPR terkait Supres pergantian Kapolri tersebut.

Namun belum ada yang merespons.

Namun, info di kalangan wartawan menyebut, diperkirakan akhir pekan atau awal pekan depan bakal ada pengumuman dari Istana terkait isu Polri ini. 

27 Perwira Naik Pangkat, Suyudi Ario Seto Jabat Komjen

Kapolri memimpin upacara kenaikan pangkat golongan perwira tinggi (Pati) di Rupattama Mabes Polri, Jumat (12/9/2025).

Sebanyak 27 personel mendapatkan kenaikan pangkat dua di antaranya dari Inspektur Jenderal (Irjen) ke Komisaris Jenderal (Komjen) Pol, yakni Komjen Pol Karyoto (Kabaharkam Polri) dan Komjen Pol Suyudi Ario Seto (Kepala BNN).

Kemudian ada tujuh personel naik pangkat dari Brigadir Jenderal (Brgjen) ke Inspektur Jenderal (Irjen) Pol, antara lain Kapolda Kaltara, Kapolda Banten, Kapolda Aceh, serta pejabat utama di Divhubinter dan Lemdiklat Polri.

Komjen Suyudi sendiri disebut masuk daftar jenderal yang berpeluang menjadi Kapolri menggantikan Listyo Sigit.

Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994.

Dia memulai kiprah kepemimpinannya menjadi Kapolsek Metro Pasar Minggu, lalu Kapolsek Metro Tanah Abang, dan Kapolsek Metro Penjaringan.

Suyudi juga berpengalaman atau spesialis di bidang reserse dengan pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Kanit Jatanras Polda Metro Jaya.

Ia juga pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Kanit Resmob Bareskrim Polri.

Jenderal bintang dua ini juga pernah menduduki jabatan sebagai Kapolres Majalengka tahun 2014.

Setahun kemudian Suyudi menjabat Kapolres Bogor, lalu menjadi Wakapolres Metro Jakarta Barat.

Pada 2016, Suyudi kembali lagi ke Jawa Barat menjadi Kapolresta Bogor Kota.

Tahun 2017, Suyudi menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat, dan lalu diangkat sebagai analis kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Setelah dua tahun dipercaya menjabat Dirreskrimum Polda Metro Jaya, ia kemudian diangkat menjadi Wakapolda Metro Jaya.

Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, Suyudi dilantik menjadi Kapolda Banten menggantikan Irjen Pol Abdul Karim yang dimutasi sebagai Kadiv Propam.

Bursa calon Kapolri, ada Nama Komjen Suyudi dan Komjen Dedi Prasetyo

Selain Komjen Suyudi, nama lain yang diprediksi masuk bursa calon Kapolri adalah Komjen Dedi Prasetyo.

Pada Surat Telegram Nomor: ST/1764/VIII/KEP./2025, tanggal 5 Agustus 2025, Komjen Dedi Prasetyo ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri) oleh Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. 

Dedi menggantikan Ahmad Dofiri yang pensiun pada akhir Juni lalu. 

Baca juga: Fakta Baru Penculikan Kacab Bank BUMN, Polisi Militer Bongkar Keterlibatan Oknum Prajurit TNI

Komjen Dedi Prasetyo merupakan perwira tinggi Polri yang lahir pada 26 Juli 1968 di Magetan, Jawa Timur. 

Dia  menyelesaikan pendidikan sebagai perwira tinggi Polri pada Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada 1990. 

Ketika Orde Baru, TNI dan Polri masih bersatu dalam Akabri. Dengan demikian, Akademi Kepolisian pun masih menjadi satu dengan Akabri.

Baca juga: Kabar Kapolri Listyo Sigit Akan Diganti, Prabowo Surati DPR, Komjen Suyudi, Komjen Dedi Masuk Bursa

Dedi mengawali karier profesional sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal (Kaurbinopsnal Satreskrim) Polres Lamongan, Jawa Timur.

Pada 2019, Dedi diberi tugas sebagai Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri.

Setahun setelah itu, Dedi kembali ditugaskan ke wilayah menjadi Kapolda Kalimantan Tengah. 

Dedi lalu kembali ditarik ke Mabes Polri dan menjabat sebagai Kadiv Humas Polri sejak 2021. 

Kemudian, Dedi dipercaya sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia pada 26 Februari 2023-11 November 2024.

Reformasi kepolisian

Desakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mundur atau diganti sangat kuat khususnya pasca-aksi demo berujung ricuh yang terjadi pada penghujung Agustus 2025 lalu.

Menanggapi hal ini, Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyebut Reformasi Polri harus dipahami sebagai sebuah proses, bukan tujuan.

ISESS merupakan lembaga kajian independen yang fokus pada isu-isu keamanan dan strategi, terutama yang berkaitan dengan pertahanan, militer, dan kebijakan publik di Indonesia.

"Jadi, kalau pembentukan Tim Reformasi Polri hanya untuk mempercepat pergantian Kapolri tanpa menyentuh problem yang lebih substansial tentang organisasi Polri, hal itu tak lebih dari angin surga," kata Bambang kepada Tribunnews.com, Jumat (12/9/2025).

Menurutnya, tindakan represif kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa, tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya oleh satuan di internal.

Bambang menyebut pergantian Kapolri saat ini pada dasarnya hanya persoalan hak prerogatif Presiden.

 Tak memerlukan legitimasi dengan pembentukan tim independent maupun tim reformasi Polri.

"Tetapi bila menginginkan perbaikan pada institusi Polri, ada hal-hal yang lebih substantif dan mendasar. Dimulai dari mengubah struktur dan sistem tata kelola kepolian dengan melakukan revisi UU Polri," ungkapnya.

Baca juga: Fakta Baru Penculikan Kacab Bank BUMN, Polisi Militer Bongkar Keterlibatan Oknum Prajurit TNI

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Sumber:tribunjakarta.com / Tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel