Reaksi Prabowo Tanggapi Marak Kasus Keracunan MBG, Sebut Waspada Jangan Sampai Dipolitisasi

Program ini mulai digulirkan sejak tanggal 6 Januari 2025 di 26 provinsi Indonesia dengan menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui, dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada 82,9 juta penerima.

Namun, sejak Januari 2025, muncul sejumlah kasus keracunan massal yang dilaporkan terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan diduga karena menu MBG yang diluncurkan di sekolah-sekolah.

Dari data BGN, setidaknya ada 70 kasus insiden keamanan pangan MBG 2025. Dari jumlah tersebut, 5.914 orang penerima manfaat yang terdampak. Berikut rinciannya:

• Kota Bandar Lampung sebanyak 503 orang
• Kabupaten Lebong Bengkulu 467 orang
• Kabupaten Bandung Barat 411 orang
• Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 339 orang 
• Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta 305 orang.

40 Dapur MBG Ditutup

Menyusul banyaknya kasus keracunan MBG ini, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan bahwa saat ini 45 dapar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga tidak menjalankan SOP yang menjadi penyebab kasus siswa mengalami keracunan.

Kemudian, dari 45 dapur itu, sebanyak 40 daput sudah ditutup.

Nanik menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main dengan kesehatan anak-anak.

Dia pun menyebut kontrak para mitra hanya berlaku satu tahun dan di dalamnya terdapat klausul penghentian sepihak.

"Ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan," ujar Nanik di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

“Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami tutup untuk batas waktu yang tidak kami tentukan sampai semua penyelidikan baik investigasi ataupun perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan,” jelasnya.

Selain penutupan, BGN juga mengeluarkan surat resmi kepada seluruh mitra dapur MBG.

Mereka diberi tenggat waktu satu bulan untuk melengkapi tiga sertifikasi penting, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikat penggunaan air layak konsumsi.

“Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi tiga hal ini maka kami akan menutup."

"Saya ulang, kalau dalam waktu sebulan para mitra di seluruh Indonesia tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup,” tegasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan