Gelar Demo, Peternak Ayam Lepas Puluhan Ekor Ayam di DPRD dan Polres karena Muak dengan Oknum

TRIBUN-MEDAN.COM – Gelar demo, puluhan peternak ayam broiler lepas puluhan ekor ayam di DPRD dan Polres Lamongan.

Adapun para peternak ayam broiler menggelar aksi unjuk rasa karena sudah muak dengan oknum.

Para peternak ayam itupun juga melepas puluhan ekor ayam di Kantor DPRD Lamongan dan Polres Lamongan.

Aksi massa itu diwarnai dengan melepas puluhan ekor ayam di badan jalan depan DPRD dan Polres Lamongan.

Mereka menuntut kepastian hukum atas usaha peternakan yang dinilai sering diganggu oknum aparat penegak hukum (APH).

Ketua Paguyuban, Aminarto menyampaikan keresahan peternak yang merasa usahanya kerap didatangi pihak tidak berwenang.

Menurutnya, kedatangan tersebut tidak jarang dilakukan tanpa pendampingan instansi terkait, bahkan ada yang memaksa peternak datang ke kantor tanpa surat resmi.

"Kesabaran kami sudah memuncak. Kami sudah mengadu ke DPRD pada Januari lalu, juga sudah audiensi dengan Bupati, tetapi gangguan itu masih berjalan. Kami ingin kepastian aturan, terutama soal perizinan," ungkapnya, Rabu (1/10/2025).

Baca juga: TAMPANG Hendi Prio Eks Dirut PGN Jadi Tersangka Kasus Jual Beli Gas, Terima 500 Ribu Dolar Singapura

Ditambahkan, para peternak telah mengurus izin sesuai Undang-Undang Cipta Kerja melalui Dinas Peternakan.

Namun di lapangan, saat ada inspeksi, persyaratan yang diminta berbeda dan justru dianggap sama seperti perusahaan berbadan hukum, padahal mayoritas peternak berstatus usaha mikro kecil (UMKM).

Kalau merujuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020, usaha para peternak ini masuk kategori usaha kecil. Tapi yang dipakai oknum ini dasar aturannya beda, bahkan ada yang menyebut soal hak paten.

"Padahal kami jelas tidak memproduksi barang bermerek," jelasnya.

Aksi ini digelar setelah beberapa peternak di Kecamatan Kembangbahu dan Kedungpring mengaku didatangi pihak yang mengaku aparat. Meskipun tidak ada intimidasi langsung, peternak merasa tertekan karena adanya permintaan hadir di kantor tanpa prosedur resmi.

"Kemarin ada yang hanya ditelepon diminta datang, tapi teman-teman sepakat tidak datang. Kalau memang resmi harus ada surat panggilan, bukan seperti itu," katanya.

Perwakilan peternak diterima oleh jajaran DPRD dan Polres Lamongan. Pihak kepolisian menyatakan akan menindaklanjuti laporan serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan kepastian hukum agar usaha peternakan rakyat tidak terganggu.