MOMEN SBY Tak Salami Jenderal Listyo dan Cuma Dilewati di Panggung HUT ke 80 TNI, Ada Apa?

TRIBUN-MEDAN.com - Momen Susilo Bambang Yudhoyono tak salam Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menimbulkan spekulasi publik. 

Sikap SBY tak salam Jenderal Listyo Sigit Prabowo terekam jelas. 

Momen itu terjadi pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Minggu (5/10/2025). 

Pada video yang beredar tampak SBY tidak menyalami Kapolri Jenderal Listyo, padahal sebelumnya eks Presiden ke 6 ini menyalami para jenderal TNI di sebelah Kapolri.  

Berdasarkan pengamatan di video, awalnya SBY menaiki panggung utama mendampingi Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara. 

Saat hendak menaiki panggung tampak SBY menyalami para petinggi yang berjejer.

Ia pertama-tama menyambut Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dilanjutkan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal M Tonny Harjono.

Baca juga: SOSOK RUSLI yang Nikahi 2 Wanita Gegara Pusing Diperebutkan, Mahar Adil Rp 90 Juta, Keduanya Tentram

Baca juga: Baru Seminggu Lahiran, Istri Putuskan Cerai setelah Suami Menjenguknya dengan Wanita Lain di RS

Baca juga: Viral Pria 75 Tahun Meninggal Sehari setelah Nikahi Wanita 35 Tahun, Keluarga Curiga Ada Kejanggalan

Namun, ketika tiba di samping Tonny, di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berdiri, SBY terlihat langsung melangkah maju.

Mantan Presiden RI tersebut langsung menyambut salam dari Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita yang berada di sisi kiri Kapolri, seolah-olah melewati keberadaan Listyo Sigit.

Tindakan ini dengan cepat menjadi perhatian publik.

SBY, seorang Jenderal TNI (Purn.) yang hadir dalam upacara militer terbesar bangsa, hanya menyalami jajaran Kepala Staf TNI dan Wakil Panglima TNI.

Sementara secara mencolok mengabaikan sapaan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). 

Belum ada keterangan resmi mengenai alasan di balik gestur SBY tersebut.

Momen ini terjadi tepat sebelum SBY menempatkan diri untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto di panggung kehormatan.

Karier Listyo Era Presiden SBY 

Ketika SBY berkuasa era 2004-2014, karier Listyo terus menanjak. 

Kariernya dari perwira menengah terus melejit dari komisaris polisi hingga komisaris besar polisi. 

Pada tahun 2005, Listyo menjabat sebagai Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Barat (2005)

Kemudian, berturut yakni Kabag Dalpers Ropers Polda Metro Jaya, Kapolres Pati (2009), Kapolres Sukoharjo (2010), Wakapolrestabes Semarang, Kapolres Kota Surakarta (2011)

Kemudian, Kasubdit II Dirtipidum Bareskrim Polri (2012) dan Dirreskrimum Polda Sultra (2013). 

Era Jokowi

Setelah mendampingi Presiden, Listyo Sigit secara berturut-turut memegang jabatan-jabatan strategis: Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Puncak kariernya tiba pada 27 Januari 2021 ketika ia resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri. 

Saat menjabat Kabareskrim, Listyo Sigit berhasil mengungkap beberapa kasus kakap yang menyita perhatian publik, termasuk penangkapan buronan penyiram air keras Novel Baswedan, buronan kasus Bank Bali Maria Lumowa, dan buronan Djoko Tjandra.

Namun, penanganan kasus ini juga diwarnai kerumitan dan sorotan tajam:

Keterlibatan Internal Polri: Dalam kasus Novel Baswedan dan Djoko Tjandra, terdapat kejanggalan ketika sejumlah perwira aktif Polri ikut menjadi tersangka.

Kasus Djoko Tjandra, yang menyeret Brigjen Prasetijo Utomo, juga mencuatkan nama Listyo Sigit dalam persidangan oleh Irjen Napoleon Bonaparte.

Kasus Habib Rizieq Shihab (HRS): Bareskrim Polri mengambil alih kasus kerumunan HRS di masa pandemi. 

Kasus ini menjadi kontroversi dan diperluas sorotan publik setelah terjadinya tragedi terbunuhnya enam anggota FPI di tengah proses pemeriksaan saksi. 

Sebagai Kapolri, Jenderal Listyo Sigit harus menghadapi kasus-kasus besar yang menguji integritas dan kredibilitas institusi.

Di antara kasus-kasus tersebut adalah kasus Pembunuhan Brigadir J: Skandal yang menyeret mantan Kadiv Propam dan perwira-perwira tinggi Polri.

Tragedi Kerusuhan Stadion Kanjuruhan: Bencana kemanusiaan yang menuntut pertanggungjawaban aparat.

Jaringan Narkoba yang Melibatkan Jenderal Aktif: Kasus yang menunjukkan perlunya reformasi internal yang mendalam di tubuh Polri.

Baca juga: Pemkab Toba Salurkan 34.475 Kg Benih Padi Untuk 93 Kelompok Petani

Baca juga: Tim PkM Mikroskil Perkuat Infrastruktur Digital Sekolah dengan Bangun Jaringan Komputer Andal

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di tribun-timur

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan