TANGGAPAN Menkeu Purbaya setelah 18 Gubernur Protes Pemangkasan Uang Transfer ke Daerah Oktober 2025

TRIBUN-MEDAN.COM - Sebanyak 18 gubernur secara terbuka memprotes pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh Kementerian Keuangan pada Oktober 2025. 

Mereka menyampaikan keberatan langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Bertempat di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, pertemuan ini menjadi panggung bagi para kepala daerah menyuarakan harapan dan kekhawatiran mereka terkait rencana pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Sebanyak 18 gubernur hadir langsung, sementara delapan provinsi mengirimkan perwakilan. Lima lainnya tercatat absen. Di antara yang hadir, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda tampil sebagai salah satu juru bicara, menyampaikan keresahan bersama atas dampak pemotongan anggaran terhadap pembangunan dan pembiayaan pegawai di daerah.

"Kami sepakat bahwa pemotongan ini terlalu besar dan berisiko menghambat program-program yang sudah dirancang. Beban PPPK dan janji pembangunan jalan serta jembatan menjadi tantangan berat bagi kami," ujar Sherly seusai pertemuan.

Nada serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menyoroti kebutuhan khusus daerahnya pasca-rekonstruksi. "Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda," katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons dengan tenang. Menurutnya, keberatan para gubernur adalah hal yang wajar dalam dinamika pengelolaan fiskal. "Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal," ujarnya.

Namun, Purbaya juga mengingatkan pentingnya efektivitas belanja dan tata kelola fiskal di daerah. Ia menyinggung masih tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang menunjukkan perlunya perbaikan manajemen keuangan.

"Kita ingin setiap rupiah yang ditransfer berdampak nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Kementerian Keuangan memastikan bahwa kebijakan pemangkasan TKD belum final. Dialog masih terbuka, dan pemerintah pusat berkomitmen untuk menata ulang postur anggaran secara proporsional.

Isu ini pun menjadi sorotan menjelang pembahasan RAPBN 2026, di tengah upaya menjaga keberlanjutan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan kesejahteraan ASN.

Di balik angka dan kebijakan, ada harapan besar agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu.

Berikut Ini Daftar Gubernur yang Protes Pemotongan TKD

Berikut nama-nama gubernur yang hadir langsung dalam audiensi dan menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemotongan TKD:

1. Jawa Tengah - Ahmad Luthfi