TANGGAPAN Menkeu Purbaya setelah 18 Gubernur Protes Pemangkasan Uang Transfer ke Daerah Oktober 2025

17. Nusa Tenggara Barat - Indah Dhamayanti Putri

18. Maluku Utara - Sherly Tjoanda
 
- Gubernur Sherly Tjoanda (Maluku Utara) menjadi juru bicara dalam pertemuan tersebut, menyebut bahwa rata-rata pemotongan TKD mencapai 20–30 persen di tingkat provinsi, bahkan hingga 60–70 persen di beberapa kabupaten.

- Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyoroti dampak pemotongan terhadap kemampuan daerah membayar gaji ASN dan melanjutkan pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi.

Respons Gubernur Sumatera Selatan

Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa pemangkasan TKD sebesar 39 persen tidak akan menghambat jalannya pembangunan di Sumatera Selatan.

Dalam konferensi pers pada Rabu (8/10/2025), ia menginstruksikan seluruh kepala daerah di provinsi tersebut untuk tetap aktif dan tidak menjadikan pemotongan anggaran sebagai alasan stagnasi pembangunan. "Pembangunan kita tidak boleh stuck, tidak boleh stagnasi. Kita harus tetap bergerak dengan solusi cerdas dan kolaboratif," ujarnya.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Deru berencana mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sumber pendapatan baru, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Dari sekitar empat juta kendaraan terdaftar di Sumsel, hanya satu juta yang membayar pajak. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan.

Selain itu, Deru menyoroti peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak ekonomi. Ia meminta agar BUMD di seluruh kabupaten/kota berfungsi secara produktif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Pengawasan anggaran juga menjadi fokus utama, dengan sinergi antara APIP, Inspektorat, BPKP, dan BPK untuk memastikan setiap rupiah digunakan secara tepat sasaran.

Sikap Gubernur Riau

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membahas dampak pemotongan TKD.

Ia menekankan pentingnya kejelasan kebijakan agar tidak mengganggu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Bukan soal menerima atau tidak, tapi kita butuh penjelasan dan diskusi. Karena persoalannya banyak yang berkaitan dengan anggaran itu, baik gaji PPPK, infrastruktur, dan lainnya," ujar Wahid.

Wahid berharap diskusi dengan Menteri Keuangan dapat menghasilkan persepsi yang sama mengenai ketergantungan daerah terhadap TKD.