POLEMIK Pemangkasan Transfer ke Daerah, 18 Gubernur Protes, Teddy dan Dasco Bertemu Menkeu Purbaya

TRIBUN-MEDAN.Com - Isu pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Menteri Keuangan Purbaya menjadi sorotan utama dalam dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjelang pembahasan RAPBN 2026. 

Rapat koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang digelar pada Rabu (8/10/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menjadi titik awal pembahasan intensif mengenai kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.

Rapat Koordinasi Eksekutif dan Legislatif

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Rapat ini bertujuan untuk bertukar informasi mengenai situasi politik, ekonomi, dan keamanan terkini.

Dasco menegaskan bahwa rapat tersebut bukanlah pertemuan mendadak, melainkan telah direncanakan sejak empat hari sebelumnya.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah polemik pemangkasan TKD, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Protes Terbuka dari Para Gubernur

Sehari sebelum rapat koordinasi tersebut, sebanyak 18 gubernur secara terbuka menyampaikan protes terhadap rencana pemangkasan TKD dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pertemuan ini menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap dampak kebijakan tersebut.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang bertindak sebagai juru bicara, menyampaikan bahwa pemotongan anggaran TKD mencapai 20–30 persen di tingkat provinsi, bahkan hingga 60–70 persen di beberapa kabupaten.

Ia menyoroti tantangan berat dalam pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, turut menyuarakan kekhawatiran serupa, terutama terkait kebutuhan khusus daerahnya pasca-rekonstruksi.

Ia menegaskan bahwa pemotongan anggaran akan menyebabkan banyak program tertunda.

Respons Menkeu Purbaya