Berita Viral
ALASAN Pemecatan 26 Pegawai Dirjen Pajak Diduga Terima Suap, Menteri Purbaya: Saatnya Bersih-Bersih
Menteri Keuangan Purbaya memecat 26 pegawai diduga menyalahi aturan. Bahkan, 26 pegawai itu diduga menyelewngkan anggaran.
lihat foto
Kementerian juga bertanggung jawab atas perbendaharaan dan aset negara, termasuk dalam hal pengawasan pembiayaan dan manajemen risiko keuangan nasional.
Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Keuangan tidak bekerja sendiri, melainkan berkoordinasi erat dengan lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Sinergi ini diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan menghadapi potensi risiko ekonomi.
Selain fokus pada pengelolaan anggaran, Kemenkeu juga berkomitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyusunan kebijakan keuangan yang inklusif, agar hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa, arah kebijakan Kementerian Keuangan menekankan pentingnya stabilitas fiskal, transparansi, dan kebijakan yang realistis.
Purbaya menegaskan bahwa setiap keputusan fiskal harus berbasis data dan analisis mendalam, bukan sekadar respons populis atau tekanan politik.
Ia juga mendorong agar kebijakan fiskal bersifat inklusif dan berkelanjutan, dengan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan.
Melalui pendekatan ini, Kementerian Keuangan diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Penekanan Khusus di Era Purbaya
Purbaya menegaskan pentingnya stabilitas fiskal sebagai fondasi agar ekonomi tetap tahan terhadap guncangan global.
Dia juga mendorong agar kebijakan keuangan dan fiskal bersifat inklusif, artinya memperhatikan kelompok rentan dan memastikan bahwa sumber daya negara dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat lebih luas.
Purbaya menekankan agar penyusunan kebijakan tidak “naif” — artinya harus realistis, berbasis data, memahami risiko, dan tidak hanya berdasarkan asumsi internal atau tekanan populis tanpa analisis mendalam. Neraca
Koordinasi antar lembaga keuangan (Kemenkeu, BI, OJK, LPS) jadi krusial untuk menjaga kepercayaan pasar dan menjaga sistem keuangan tetap stabil.
(*/tribun-medan.com)
Artikel sudah tayang di tribun-jatim
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
| AKHIRNYA MUNCUL Stefani Goni Pemicu Kematian Joel Tanos Cucu 9 Naga, Disoraki Warga di Rekonstruksi |
|
|---|
| WAJAH Begal Palembang, 4 Kali Rampas Motor Emak-Emak Sendirian, Anarkis Jika Korban Melawan |
|
|---|
| SANG AYAH Ungkap Tabiat Heryanto, Syok Ternyata Pembunuh Dina Oktaviani: Dia Tak Pernah Bikin Kecewa |
|
|---|
| BUKAN Cuma Tuding Ijazah Palsu, Kini Dokter Tifa Ragukan Ibu Kandung Jokowi, Gibran Beri Respons |
|
|---|
| KISAH PERNIKAHAN Terpaut Usia 50 Tahun, Mbah Tarman Diduga Beri Mahar Uang Palsu dan Mobil Rental |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.