Respons Luhut Pandjaitan soal Kereta Cepat Whoosh Beban Utang dan Bunga Jadi Sorotan

TRIBUN-MEDAN.com - Proyek kereta cepat atau Whoosh kembali jadi perbincangan hangat.

Ribut-ribut soal pembayaran utang proyek kereta cepat atau Whoosh, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menanggapinya.

Seperti diketahui perbincangan hingga perdebatan terkait Whoosh juga sempat muncul era pemerintahan Presiden Jokowi.

Proyek Kereta Cepat dari China yang digagas Jokowi kala itu sempat dipermasalahkan soal balik modal.

Akan tetapi, Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tetap berjalan hingga resmi diluncurkan Presiden RI Ke7 tersebut  pada 2 Oktober 2023 lalu.

Kereta Cepat kini jadi perbincangan publik lagi.

Apalagi beban utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tersebut mencapai Rp 116 triliun.

Sejak kereta cepat Whoosh beroperasi, negara telah rugi hingga Rp1,6 triliun pada semester I 2025.

Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak wacana itu. 

Whoosh memiliki kecepatan luar biasa, yakni hingga 350 km per jam.

Layanan kereta api berkecepatan tinggi ini dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China, yang 60 persen sahamnya dipegang oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, sementara sisanya dipegang oleh China Railway International Co. Ltd. melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd. 

Trase layanan ini adalah fase pertama dari serangkaian jalur di sistem kereta api berkecepatan tinggi di Pulau Jawa.

Pada awal proyek Whoosh ini, banyak yang menolak, karena diprediksi bakal rugi besar. 

Baca juga: Daftar Nama Pejabat Sumut Penerima Uang Haram Proyek Korupsi Jalan, Hakim Buka-bukaan Puluhan Orang

Namun, Jokowi saat itu tetap ngotot proyek ini dilanjutkan.

Dan benar saja, saat ini utang yang didapatkan dari China untuk pembiayaan proyek itu menjadi bola panas yang diributkan.

Luhut Pertanyakan Ribut-ribut Pembayaran Utang

Luhut Binsar Panjaitan mempertanyakan ribut-ribut soal pembayaran utang proyek kereta cepat atau Whoosh.

Menurut Luhut, saat ini yang perlu dilakukan cukup restrukturisasi utang. 

Selain itu, ia menegaskan tidak ada rencana menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang ini.

 "Kita ribut soal Whoosh, itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restrukturisasi saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN," kata Luhut dalam acara "1 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran: Optimism On 8 persen Economic Growth" di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Luhut mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak China terkait dengan restrukturisasi utang Whoosh.

China Setuju Rencana Restrukturisasi Utang

Pihak China pun disebut sudah setuju terkait dengan rencana restrukturisasi utang Whoosh yang ditawarkan Luhut.

Namun, ia mengakui bahwa proses eksekusinya sempat terhambat karena adanya pergantian pemerintahan di Indonesia.

Kini, hanya tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terbit agar tim yang menangani restrukturisasi bisa segera dibentuk.

 "Sekarang perlu ditunggu Keppres supaya timnya segera berunding dan sementara Chinanya sudah bersedia kok, enggak ada masalah," ujar Luhut.

Luhut juga mengungkapkan bahwa pihak China sebenarnya masih berminat melanjutkan Whoosh hingga ke Surabaya.

Namun, mereka ingin persoalan utang ini diselesaikan terlebih dahulu.

Luhut juga telah berkoordinasi bersama CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani terkait dengan hal ini.

Ia meminta Rosan untuk segera membentuk tim restrukturisasi utang Whoosh begitu Keppres-nya keluar.

Baca juga: Viral Dua Dokter Senior Baku Hantam Memperebutkan Perawat Muda, Satu Orang Berakhir Masuk ICU

Daftar orang yang terlibat pun juga sudah disodorkan nama-namanya oleh Luhut ke Rosan.

Baca juga: 3 Calon Pengganti Patrick Kluivert Bisa Direkomendasikan, Ada Nama van Bronckhorst

"Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, 'Rosan, segera aja bikin itu. Orangnya ini, ini, ini. Kau bikin keppresnya, ya.' Dia bilang, 'Saya bicara [dulu ke] presiden.'," ucap Luhut.

"Kenapa terus bilang nanti Whoosh akan kita akhiri dengan South China Sea. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti, bicara. Jadi kalau saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya, baru berkomentar. Ya kalau cari popularitas murahan silahkan sih," sambungnya

"Jadi saya tidak melihat juga masalah yang lain," pungkas Luhut.  

Opsi Pemberesan Pembayaran Utang

Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani telah mengantongi sejumlah opsi dalam membereskan pembayaran utang proyek kereta cepat.

Namun, ia belum ingin membeberkannya karena semua opsi tersebut masih dikaji secara mendalam.

"Ada beberapa opsi. Ini masih dalam pengkajian," kata Rosan ketika ditemui di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025) malam.

Nantinya, hasil kajian ini akan ia paparkan terlebih dahulu ke beberapa kementerian yang memiliki keterkaitan dalam proyek kereta cepat.

Antara lain Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain.

Baca juga: Mahfud MD Blak-blakan Awal Jonan Dipecat Jokowi, Kereta Whoosh Merugi Kini Purbaya Tolak Bayar Utang

"Jadi saya maunya ini kami evaluasi mendalam, baru kami duduk bersama (dengan kementerian-kementerian lain), kami kaji opsi yang mana, ya itu yang kami tentukan," ujar Rosan.

Oleh karena itu, Rosan memilih untuk tidak mengungkapkan berbagai opsi tersebut ke publik sebelum dibahas dan dimatangkan bersama kementerian terkait.

Rosan sendiri telah menemui sejumlah menteri untuk menyampaikan bahwa ia dan timnya masih mengkaji berbagai opsi pembayaran utang proyek kereta cepat ini.

"Nah, kami akan sampaikan pada saat analisa komprehensif ini sudah lengkap. Bersamaan dengan itu, baru kami tentukan apa yang dibutuhkan seluruh menteri karena kami Danantara tidak bisa berjalan sendiri kan," ucap Rosan.

"Nanti keputusan semua menteri atau pihak yang terkait, apapun keputusannya itu, saya yakin yang terbaik dan akan kami jalankan," pungkasnya.

Sebagai informasi, investasi pembangunan Whoosh mencapai 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun.

Namun, dari seluruh investasi itu, total sebesar 75 persen dibiayai melalui utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga tiap tahunnya sebesar 2 persen.

Dari segi pembayaran utang, skema yang disepakati yaitu tetapnya besaran bunga yang disepakati selama 40 tahun pertama.

Pada pertengahan pembangunan, turut terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dolar AS.

Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pun menarik utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi yakni sebesar 3 persen.

Adapun separuh utang untuk membiayai cost overrun itu berasal dari tambahan pinjaman CDB. Sementara sisanya dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China.

Direktur Utama (Dirut) PT KAI kala itu, Didiek Haryanto mengatakan besaran bunga utang pembangunan Whoosh dari CBD terbagi menjadi dua tergantung pada denominasi utang.

Total utang 542,7 juta dollar AS diberikan dalam denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS (Rp 5,04 triliun) bunganya 3,2 persen dan sisanya sebesar 217 juta dollar AS (Rp 3,36 triliun) diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen.

"Tingkat suku bunga flat selama tenor 45 tahun. Untuk loan (denominasi) dollar AS 3,2 persen, untuk loan dalam RMB 3,1 persen," ujarnya

Didiek mengatakan, utang dari CBD ini digunakan untuk menutupi porsi cost overrun KCJB yang ditanggung oleh konsorsium Indonesia sebesar 75 persen dan 25 persen sisanya akan dipenuhi dari PMN yang bersumber dari APBN Indonesia.

 "Pinjaman dari CDB merupakan pendanaan cost overrun dari pinjaman porsi konsorsium Indonesia 542,7 juta dollar AS. Untuk porsi equity porsi konsorsium Indoensia telah dipenuhi dari PMN," tuturnya.

Purbaya Tolak bayar utang pakai APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memiliki kemampuan finansial yang memadai, untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh tanpa perlu mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

.

Kepastian itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat bersama jajaran direksi Danantara dan sejumlah menteri di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Ia mengungkapkan bahwa meskipun sempat terjadi perbedaan pandangan dalam rapat.

Dimana pihak Danantara akhirnya menunjukkan komitmen untuk menanggung kewajiban pembayaran utang kepada pihak China.

“Mereka (Danantara) sempat ngotot ingin menggunakan APBN untuk menutup cicilan, tapi saya bilang tidak perlu. Danantara punya kemampuan keuangan yang cukup,” ujar Purbaya kepada wartawan.

Menurut Purbaya, Danantara berpotensi menerima dividen dari berbagai BUMN dengan total nilai mencapai Rp80 triliun hingga Rp90 triliun per tahun.

Dengan sumber dana sebesar itu, ia menilai kemampuan Danantara untuk mencicil utang sebesar Rp 2 triliun per tahun kepada pihak China tidak akan menjadi persoalan serius.

“Sudah saya sampaikan ke Pak Rosan (Roeslani), Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp80 sampai Rp90 triliun. Itu cukup untuk menutup sekitar Rp2 triliun cicilan tahunan untuk kereta cepat,” tutur Purbaya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan dirinya tidak terlibat langsung dalam pengurusan teknis pembayaran utang proyek tersebut.

Namun, ia memastikan bahwa kewajiban pembayaran tetap menjadi tanggung jawab Danantara sebagai badan investasi negara yang memegang portofolio strategis.

“Saya tidak ikut urus teknisnya, tapi prinsipnya, pembayaran akan dilakukan sesuai komitmen. Itu bagian dari tanggung jawab Danantara,” kata dia.

Memberatkan, Jika Pemerintah tak Mampu Bayar

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai keputusan Purbaya yang enggan membayar utang proyek Whoosh adalah benar.

"Menurut saya benar Purbaya. Karena apa, Mas? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan-pembangunan untuk rakyat yang lain, kan hanya disedot untuk ini," ungkap Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan jika pemerintah tidak mampu membayar maka kerjasama B2B itu bisa dipailitkan.

"Atau itu diserahkan ke Danantara. Tapi apa mau dibail out oleh negara terus terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup," ungkap Mahfud MD.

Ia menjelaskan dugaan mark-up yang dimaksud.

"Dugaan mark upnya gini. Itu harus diperiksa ini uang lari ke mana. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar. Jadi naik tiga kali lipat kan. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?" kata Mahfud MD.

Apalagi menurut Mahfud MD naiknya atau dugaan mark-up sampai 3 kali lipat.

"Nah, itu markup. Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini," kata Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan proyek Whoosh ini juga bisa mengancam masa depan dan kedaulatan bangsa dan rakyat, akibat utang yang sangat besar.

"Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus mengambil, tapi kan gak mungkin ngambil barang di tengah kota. Pasti dia minta kompensasi ke samping misalnya Natuna Utara. Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini ya. Membangun pelabuhan gak mampu bayar pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina" ujar Mahfud MD.

Sementara di Indonesia, kata Mahfud mD, Cina bisa meminta kompensasi menguasai Natuna Utara dan  membangun pangkalan di sana selama 80 tahun.

"Nah, itu masalahnya. Jadi betul Pak Purbaya, Anda didukung oleh rakyat jangan bayar Whoosh dengan APBN. Kemudian carikan jalan keluar agar tidak disita karena pailit atau dikuasainya Natuna," ujarnya.

Mahfud MD mengatakan utang yang sangat besar dalam proyek Whoosh ini sangat aneh.

"Sangat aneh karena ini merupakan satu bisnis B2B, bisnis to bisnis, BUMN dan BUMN sana. Tetapi sekarang hutangnya bertambah terus. Bunga hutangnya saja setahun itu Rp 2 triliun. Bunga hutang saja. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun bertambah kan, bunga berbunga terus, negara nomboki terus," imbuhnya.

Menurut Mahfud MD kalau melihat termnya, maka hal itu bisa terjadi sampai 70 atau 80 tahun, baru Indonesia melunasi utang Whoosh dari Cina.

Karenanya Mahfud MD mengusulkan selain Menkeu Purbaya mencari jalan lain membayar utang bukan dari APBN, maka negara harus menyelesaikan secara hukum.

"Negara harus menyelesaikan secara hukum. Hukum pidananya bisa ada, kalau itu betul mark up. Karena menurut Pak Agus ee Pak Antoni Budiawan di Cina itu harganya dulunya hanya disebutkan 17 sampai 18 US Dolar kok per kilometer. Sekarang jadi 53 juta US dolar. Nah, ini harus diselidiki. Kalau itu benar terjadi, maka itu pidana dan harus dicari. Tapi juga ada perdatanya nantinya," kata Mahfud.

Masalah perdata katanya berhubungan antara yang bersangkutan dengan uang negara.

"Tapi saya lebih cenderung selesaikan pidananya, agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah, ya sudah lewat kita maafkan. Itu kan selalu terjadi begitu dari waktu ke waktu. Padahal ini lebih gila lagi ini ya. Sehingga menurut saya, saya acungi jempol Pak Purbaya," ujarnya.

Baca juga: Profil Malcolm Stevenson Jr, Bos Forbes yang Puji-puji Prabowo Subianto

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Sumber: wartakota/ Tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan