Data BPS Pernah Diragukan soal Jumlah Kemiskinan, Kini Terbukti pada Kondisi Nenek Wilhelmina

Diberitakan sebelumnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penurunan angka kemiskinan per Maret 2025 menjadi 23,85 juta orang (8,47 persen) atau September 2025 menjadi 8,25 persen sempat dipertanyakan para ekonom dan publik karena dianggap tidak mencerminkan realitas lapangan.

Seperti halnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) mengeluarkan kritik tajam terhadap validitas data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kritik ini berfokus pada metode penghitungan kemiskinan yang dianggap sudah usang dan tidak mencerminkan kondisi nyata masyarakat Indonesia saat ini.

Metode Penghitungan Kemiskinan yang Dipertanyakan

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyatakan bahwa selama hampir lima dekade, BPS masih mengandalkan pendekatan pengukuran berbasis pengeluaran dengan item-item konsumsi yang tidak lagi relevan dengan perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Menurutnya, metode ini tidak mampu menangkap dinamika perubahan pola konsumsi dan kondisi kesejahteraan masyarakat secara akurat.

"Dampak dari metodologi yang usang ini berpengaruh langsung terhadap kebijakan anggaran dan perlindungan sosial. Dengan jumlah penduduk miskin yang kecil versi data pemerintah, alokasi anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2026 berpotensi ditekan atau tidak mengalami peningkatan signifikan," ungkap Media dalam pernyataannya pada Senin (27/7/2026).

Perbandingan Data BPS dengan Laporan Bank Dunia

Media membandingkan data resmi BPS dengan laporan terbaru Bank Dunia yang menyebutkan bahwa 68,2 persen penduduk Indonesia, atau sekitar 194,4 juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Angka ini jauh berbeda dibandingkan data BPS yang mencatat hanya 8,57 persen atau 24,06 juta jiwa tergolong miskin.

Meskipun metodologi yang digunakan berbeda, disparitas hingga delapan kali lipat ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam definisi dan pengukuran kemiskinan di Indonesia.

Sistem Pendataan dan Dampaknya terhadap Bantuan Sosial

Media menilai pengukuran data kemiskinan BPS yang tidak lagi relevan ini diperburuk oleh sistem pendataan yang mensyaratkan penerima bantuan sosial harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika garis kemiskinan terlalu rendah, banyak masyarakat rentan yang tidak terjaring dalam kategori masyarakat miskin sesuai data DTKS dan akhirnya tidak menerima bantuan sosial.

"Jika garis kemiskinan terlalu rendah, banyak masyarakat rentan yang tidak terjaring dalam kategori masyarakat miskin sesuai data DTKS dan akhirnya tidak menerima bantuan sosial," tambahnya.

Usulan Reformasi Metode Pengukuran Kemiskinan

Media menekankan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap metode pengukuran kemiskinan di Indonesia, seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara lain, termasuk Malaysia dan negara-negara Uni Eropa. Ia mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menetapkan pendekatan baru dalam memaknai kemiskinan secara lintas sektoral.

Selain itu, Media mengusulkan agar ukuran kesejahteraan tidak hanya berbasis pengeluaran, tetapi juga pada pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income). Pendekatan ini dianggap lebih tepat karena mencerminkan kondisi masyarakat setelah dipotong kewajiban seperti pajak dan pengeluaran dasar.

"Dengan membandingkan tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah intervensi negara, kita dapat menilai seberapa efektif kebijakan sosial yang ada. Ini memungkinkan kita mengetahui program mana yang perlu dilanjutkan dan mana yang sebaiknya dihentikan," jelas Media.

Evaluasi Kesejahteraan yang Lebih Komprehensif

Media juga menyoroti pentingnya evaluasi kesejahteraan menyeluruh, dengan melibatkan indikator seperti akses pendidikan, perumahan, kesehatan, upah layak, jaminan sosial, angka pengangguran, hingga tingkat kejahatan dan korupsi. Menurutnya, pemerintah saat ini cenderung hanya menonjolkan data yang positif, meskipun landasan metodologinya lemah.

"Kita lebih baik menggunakan data dengan benar untuk melihat fakta yang ada, ketimbang memoles data hanya untuk kepentingan pencitraan. Kemiskinan bukan aib, tetapi masalah sosial yang harus diselesaikan," tegasnya.

Kritik terhadap Data Pertumbuhan Ekonomi BPS

Selain kritik terhadap data kemiskinan, Celios juga mengkritik data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh BPS. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 sebesar 5,12 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,87 persen year-on-year (yoy).

Namun, para ekonom dan Celios menilai data tersebut tidak mencerminkan realitas ekonomi di masyarakat. Dari daya beli masyarakat yang lemah, konsumsi rumah tangga yang stagnan, hingga peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri, kondisi ekonomi sebenarnya dinilai kurang menggembirakan.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menyatakan kejanggalan pada data pertumbuhan triwulan II-2025 yang lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2025, padahal triwulan I-2025 mencakup momen Ramadhan dan Idul Fitri yang biasanya meningkatkan konsumsi masyarakat.

"Triwulan I-2025 saja hanya tumbuh 4,87 persen. Jadi cukup janggal ketika pertumbuhan triwulan II mencapai 5,12 persen," kata Nailul dalam keterangan tertulisnya pada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Ketidaksesuaian Data Industri Pengolahan

Kejanggalan kedua yang disorot Celios adalah data pertumbuhan industri pengolahan. Menurut BPS, industri pengolahan tumbuh 5,68 persen (yoy) dan berkontribusi sebesar 1,13 persen terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, indeks manajer pembelian (PMI) mencatat sektor manufaktur Indonesia mengalami kontraksi selama April-Juni 2025, menunjukkan perusahaan tidak melakukan ekspansi signifikan.

"Artinya, perusahaan tidak melakukan ekspansi secara signifikan," ujar Nailul.

Meningkatnya PHK dan Dampaknya

Memburuknya industri manufaktur juga ditandai dengan meningkatnya jumlah PHK pada periode Januari-Juni 2025. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mencapai 42.385 orang, naik sekitar 32,19 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

"Mengapa di tengah memburuknya industri manufaktur data BPS menyatakan industri pengolahan justru tumbuh? Ketidaksinkronan antara data pertumbuhan ekonomi dengan leading indicator membuat saya pribadi tidak percaya terhadap data yang dirilis oleh BPS," ujar Nailul kala itu.

(*/Tribun-medan.com/Kompas.com)

Baca juga: Polisi Ungkap Faktor Siswa SD di Ngada NTT Gantung Diri, Bukan Cuma Tak Mampu Beli Buku dan Pena

Baca juga: Sosok Siswa SD di Ngada NTT, Pesan Terakhirnya untuk Ibu dalam Surat Isinya Memilukan

Baca juga: PUKULAN TELAK ke Pemerintah, Murid SD di Ngada Akhiri Hidup Gegara Malu Tak Punya Alat Tulis Sekolah