BGN Sebut 19.000 Ekor Sapi Harus Dipotong Setiap Hari untuk MBG, Daging Sapinya Mana?

@Artha Yasa: Potong sapi untuk MBG... berubah jadi royko rasa sapi

@Muhammad Syafiuddin: Jangan bohong pak, ndak pernah anak makan daging sapi dan ikan lele.

@M Syaffi: Bagaimana bisa pakai daging sapi dan lele, anggarannya saja di bawah Rp 10 ribu per porsi, selebihnya dimakan tuyul-tuyul.

Baca juga: BERIKUT Rincian Anggaran Program MBG Tahun 2026, Bukan Rp15.000 Per Porsi

ICW Desak KPK Awasi SPPG 

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan pada Selasa (24/2/2026).

Mereka mengirimkan surat resmi kepada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK agar memberikan atensi khusus terhadap pengelolaan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri.

Staf Divisi Advokasi ICW, Yassar Aulia, menyampaikan bahwa program pemenuhan gizi yang melibatkan Polri ini memiliki risiko konflik kepentingan yang sangat besar dan perlu diawasi ketat oleh lembaga antirasuah tersebut.

Selain masalah afiliasi, ICW juga membongkar adanya dugaan keistimewaan (privilese) yang diberikan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Polri.

"Kalau menurut kalkulasi kami, estimasi kalau betul ada 1.179 SPPG dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari, uang yang berputar dari insentif saja dalam satu tahun itu bisa sampai Rp2 triliun," ujar Yassar.

Yayasan ini memiliki jaringan luas dengan 419 cabang yang tersebar di hampir seluruh Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) di Indonesia, dengan pimpinan yayasan di setiap wilayah dipegang oleh istri Kapolda atau Kapolres setempat.

Lebih lanjut, kata ICW, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan perlakuan khusus kepada Polri dalam pembangunan dapur SPPG tanpa batasan maksimal 10 dapur per yayasan, berbeda dengan aturan umum yang berlaku untuk lembaga lain.

BGN juga memberikan insentif harian sebesar Rp6.000.000,- selama enam hari per minggu selama dua tahun sejak program berjalan.

Berdasarkan perhitungan ICW, potensi dana yang mengalir ke Yayasan Kemala Bhayangkari dari pengelolaan 1.179 dapur SPPG Polri mencapai lebih dari Rp2,2 triliun dalam satu tahun, belum termasuk biaya bahan baku, operasional, dan dana awal sebesar Rp500 juta.

ICW mendesak KPK untuk segera melakukan monitoring dan kajian mendalam guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik dalam program ini, serta mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Bukan Rp 15 Ribu Per Porsi, Tetapi Rp 8 Ribu - Rp 10 Ribu.

Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa anggaran bahan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 8.000 - Rp 10.000, bukan Rp 15.000.