SETELAH Diprotes dan Bikin polemik, DPRD Sumsel Batalkan Pengadaan Meja Biliar Rp 486 Juta

Jasa Keamanan: Rp2,3 Miliar
Jasa Tenaga Kebersihan: Rp1,7 Miliar
Jasa Tenaga Pengemudi: Rp1 Miliar
Nilai anggaran yang dialokasikan tidak bisa dibilang kecil untuk setiap paket, apalagi anggaran itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seluruh item di atas masih berstatus Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di e-katalog LKPP dan belum dieksekusi per Maret 2026.

Hal itu dikonfirmasi Kepala Bagian Humas dan Protokoler DPRD Sumsel, Hadiyanto.

"Iya, untuk kegiatan tersebut baru masuk di e-katalog LKPP dan baru SIRUP atau rencana, sedangkan untuk pelaksanaan belum," kata Hadiyanto.

Anggaran ini menjadi sorotan karena muncul di tengah kebijakan efisiensi akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pusat.

"Alat tersebut sebagai kebutuhan penunjang aktivitas para anggota dewan. Tetapi, sekali lagi, belum dilaksanakan," jelasnya.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di tribun-sumsel