RDP dengan KSP: Polemik "Pesta Babi", Rapidin Minta Presiden Lindungi Hutan dan Tanah Adat Papua

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA-Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs Rapidin Simbolon MM, meminta pemerintah memastikan pembangunan di Papua tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan mereka.

Permintaan itu disampaikan Rapidin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (03/06/2026).

Di tengah sorotan terhadap pembukaan lahan dan kawasan hutan di Papua, Rapidin mengingatkan agar berbagai program pembangunan, termasuk penciptaan sawah baru, tidak dilakukan dengan mengorbankan ruang hidup masyarakat adat.

"Tolong dilindungi hutan adat dan tanah-tanah adat orang Papua. Banyak tanah adat yang diambil tanpa pemberitahuan dan tanpa komunikasi dengan masyarakat Papua," kata Rapidin.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara itu menilai perlindungan masyarakat adat menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan di Papua.

Menurut dia, masyarakat Papua juga membutuhkan dukungan penguatan ekonomi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

"Mereka masih miskin, mereka perlu dorongan penguatan ekonomi agar mereka hidup seperti saudara-saudaranya di daerah lain," ujarnya.

Menanggapi masukan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman tidak banyak berkomentar. 

Dudung hanya mengatakan pemerintah akan mengecek persoalan yang disampaikan terkait hutan adat Papua dan program penciptaan sawah baru.

"Betul pak, baik penciptaan sawah ini perlu nanti akan kita cek dan harus kita lindungi," ujar Dudung.

Ia mengatakan berbagai masukan yang berkembang dalam rapat akan menjadi bahan perhatian pemerintah dan akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.(Jun-tribun-medan.com).