Hanya Satu dari 53 Unit Koperasi Merah Putih di Siantar Beroperasi, Ini Penyebabnya

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, tampaknya jalan di tempat. Pasalnya dari 53 rencana pembentukan unit koperasi berdasarkan jumlah kelurahan, faktanya cuma satu koperasi yang sudah beroperasi. 

Hal ini diakui seorang Ketua KMP di Kecamatan Siantar Martoba. Tuturnya, banyak pengurus koperasi kewalahan untuk menjalankan program Presiden Prabowo itu dikarenakan minimnya dukungan dan belum bakunya aturan tentang koperasi ini.

“Kalau kami ditanya. Kami masih kesulitan untuk memenuhi biaya operasional. Baru satu KMP yang betul-betul beroperasi yaitu di Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur. Kami semua di Kecamatan Siantar Martoba ini belum,” kata pria yang enggan namanya disebutkan ini. 

Ia menjelaskan, para pengurus kebingungan untuk memenuhi permodalan pembentukan koperasi, karena harus memiliki anggota UMKM yang representatif untuk pengajuan pinjaman ke bank. 

“Dan ini menurut kami sama masalahnya dengan KMP yang ada di kelurahan lainnya. Rata-rata kalau usahanya sudah besar mana mau lagi pengusaha masuk koperasi, ya rugi lah,” katanya.

Selain masalah modal, Koperasi Merah Putih juga harus memiliki kantor. Faktanya, tidak ada kantor yang bisa dipakai para pengurus Koperasi Merah Putih. Pengurus diminta mencari sendiri kantor dan menyewa dengan biaya operasional yang saat ini mereka tak punya. 

“Himbara (Himpunan Bank Negara) menolak memberikan pinjaman karena tidak ada KMP yang memiliki kantor tetap,” kadang. 

Adapun Disperindag Kota Pematangsiantar hanya membantu menyediakan plang kantor Koperasi Merah Putih, apabila pengurus sudah memilikinya. Pemko Siantar sendiri tidak mampu memberikan permodalan utama.

Sementara itu, ucapan syukur disampaikan Naron F Sihombing dari KMP Siopat Suhu. Dihubungi Jumat (22/8/2025) siang, ia menyebut bahwa pihaknya sangat berbangga karena operasional koperasi di kampung mereka sudah berjalan walaupun kecil-kecilan. 

“Jumlah anggota kami 75 orang. Kebetulan 50 orang di antaranya pengusaha warung kelontong dan bersedia memberikan sumbangan operasional. Untuk kepemilikan kantor, kami meminjam (sewa) eks-Cafe yang sudah tutup beraktivitas. Itupun kami janji bayar sewanya kalau sudah ada modal dari bank,” kata Naron. 

Naron menyebut saat ini mereka juga belum bisa meminjam modal dari Himbara. Ia sendiri mengaku belum paham dengan regulasi yang dinilai belum baku. 

“Informasinya bagi KMP yang sudah beroperasi, nantinya bisa mengajukan pinjaman ke bank mulai 1 September 2025 ini. Namun itupun harus ada jaminan berdasarkan anggaran kelurahan. Tapi ini mungkin belum baku regulasinya,” kata Naron. 

*Sebanyak 53 Koperasi Sudah Memiliki Akta Perusahaan*

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, Herbet Aruan berkilah bahwa total 53 KMP di Kota Pematangsiantar sudah terbentuk secara administrasi. Namun untuk beroperasional sebagaimana mestinya, proses ini sedang dikebut. 

“53 koperasi di Siantar sudah terbentuk dan punya legalitas seperti Akta Notaris, AHU, NPWP dan Rekening Bank,” katanya. 

Disperindag masih mendorong para KMP memiliki keanggotaan usaha sehingga proses pemenuhan syarat pinjaman ke bank terpenuhi.

“Sekarang secara umum sedang mempersiapkan gerai dan usaha . Ada satu yang usahanya sudah jalan. Untuk Modal ada tapi masih modal sendiri (Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib) anggota,” katanya. 

(alj/tribun-medan.com)