Kemenkopolhukam Sambangi Tiga Diskotek yang Dirobohkan Tim Terpadu di Deliserdang dan Langkat

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI- Perobohan 3 eks tempat hiburan malam (THM) yang berada di pinggiran Kota Binjai, mendapat sorotan dari Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) Republik Indonesia. 

Rombongan dari Kemenkopolkam itu dikomandoi Kepala Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Irjen Desman Sujaya Tarigan. 

Peninjauan pertama, rombongan menuju bekas THM Marcopolo dan kemudian dilanjutkan ke CDI, yang keduanya masuk wilayah hukum Polrestabes Medan. 

Serta terakhir di New Blue Star yang masuk wilayah hukum Polres Binjai. 

Kasi Humas Polres Binjai, AKP Junaidi menjelaskan, kedatangan rombongan dari Kemenkopolkam dalam rangka memastikan kondisi terkini bekas THM yang dirobohkan oleh tim terpadu. 

Hal tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah memberantas hingga mencegah peredaran narkotika dan tindak premanisme di Sumut. 

"Selama kegiatan, Polres Binjai mengawal dan melakukan pengamanan," kata Junaidi, Jumat (22/8/2025). 

Dikabarkan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Deliserdang dan Langkat, merobohkan tiga diskotek yang disinyalir menjadi tempat peredaran narkoba. 

Diketahui, mulanya pemerintah yang dibantu TNI-Polri merobohkan Diskotek Marcopol dan Kantor DPD GRIB Sumut yang berada di Desa Namorube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang. 

Kemudian dilanjutkan dengan merobohkan Diskotek Blue Star yang berada di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. 

Teranyar, Cafe Duku Indah (CDI) yang berada di Kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang juga ikut dirobohkan oleh pemerintah. 

Perobohan di CDI sempat mendapat perlawan oleh manajemen. Namun eksekusi CDI terus dilakukan termasuk menggunakan alat berat untuk merobohkan bangunan. 

Dengan pengawalan ketat dari Polri, TNI dan Satpol PP, eksekusi ini berjalan lancar.

"Kemarin Marcopolo dan Blue Star, dan selanjutnya dirobohkan adalah CDI. Izinnya juga baru saja dicabut oleh bupati,” ujar Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, Sabtu (16/8/2025). 

Selain izinnya dicabut, menurut laporan pihak Kepolisian CDI juga diduga kuat menjadi tempat transaksi narkoba.