Jaksa Belum Tetapkan Tersangka pada Dugaan Korupsi Pengadaan Smartboard di Langkat, Ini Alasannya

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT- Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, Sumatera Utara, belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard pada Dinas Pendidikan Langkat tahun 2024 senilai Rp 49,9 miliar. 

Padahal Kejari Langkat sudah menaikkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. 

Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat, Ika Lius Nardo menegaskan, proses penyidikan masih berjalan. 

"Proses penyidikan masih berjalan, namun penyidik belum menetapkan tersangka," ujar Nardo, Kamis (28/8/2025).

Disinggung apa kendala penyidik, Nardo menyebut belum ada. 

"Sejauh ini belum ada kendala, hanya saja penyidikan tindak pidana korupsi tentunya membutuhkan waktu dalam prosesnya," sambung mantan Kasi Pidsus Kejari Subulussalam tersebut.

Disinggung pemeriksaan terhadap mantan Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy yang kini Kadis Kesehatan Sumut, Nardo menjawab normatif.

"Pada prinsipnya, siapa pun pasti akan dilakukan pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan dan jika penyidik menganggap ada relevansinya dengan materi penyidikan," kata Nardo. 

Sebelumnya, penyelidik Kejaksaan Negeri Langkat menaikkan status perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard tahun anggaran 2024 ke tahap penyidikan usai melakukan serangkaian proses penyelidikan secara maraton dan intensif selama 2 bulan belakangan. 

Sedikitnya sudah 18 orang yang diperiksa sebagai saksi, mereka terdiri dari unsur pemerintahan dan swasta.

Akhir Juli 2025 kemarin, Supriadi yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan smartboard menjalani pemeriksaan. 

Proyek pengadaan smartboard ini diperuntukkan kepada sekolah menengah pertama Rp 17,9 miliar dan sekolah dasar Rp 32 miliar.

Proyek ini diduga menjadi ajang korupsi karena masih banyak ditemukan sarana dan prasarana sekolah di Langkat yang jauh dari kata layak. Bahkan, pengadaan smartboard ini terkesan dipaksakan. 

Juga terendus adanya indikasi campur tangan penguasa dari sejak proses pengajuan anggaran hingga ke tahap pembelian barang. 

Selain itu, proyek pengadaan smartboard yang dilakukan Disdik Langkat terkesan buru-buru alias kejar tayang. 

Alasannya, untuk pengadaan smartboard pada SMP dan SD tahapannya sudah memasuki proses pembayaran 100 persen sejak 23 September 2024, serta smartboard sudah diserahterimakan dengan jumlah 312 unit. Terdiri dari smartboard SD 200 unit dan SMP 112 unit.

Sementara P-APBD ditetapkan 5 September 2024. Karena itu, proses tahapannya terkesan anomali.

Sebab, rencana umum pengadaan (RUP) ditayangkan pada 10 September 2024. PPK akses e-purchasing dan pembuatan paket pada 10 September 2024.

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kontrak pada 11 September 2024 dan 12 September 2024 serta dilanjutkan serah terima barang 23 September 2024. 

Serangkaian itu menguatkan adanya indikasi dalam proses pengadaan smartboard yang diduga sudah dirancang sebelum P-APBD 2024 disahkan.

Produk yang dipilih merek Viewsonic/Viewboard VS18472 75 inch yang dibanderol dengan harga satuan Rp158 juta ditambah biaya pengiriman Rp620 juta. 

Adapun perusahaan penyedia barang yang ditunjuk adalah PT Gunung Emas Ekaputra dan PT Global Harapan Nawasena. 

Kedua perusahaan ini hanya sebagai agen atau reseller yang menawarkan produk smartboard di bawah lisensi PT Galva Technologies. 

(cr23/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan