Lantunan Sholawat Iringi Aksi Demo di DPRD Binjai, Ini Tuntutan Massa

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI- Seratusan mahasiswa dan masyarakat Kota Binjai, Sumatera Utara, menggeruduk kantor DPRD Kota Binjai, Senin (1/9/2025) sekitar pukul 11.00 WIB. 

Amatan Tribun Medan di lokasi, sejumlah mahasiswa datang membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan beberapa kekesalan terhadap anggota DPR RI. 

Salah satu spanduk bertuliskan "DPR Wakil Rakyat, Tapi Rasa Ketua".

Sedangkan spanduk lainnya bertuliskan "Masyarakat Pintar Kelen yang Tolol".

Tak hanya itu, selama massa aksi menyampaikan orasinya, terdengar lantunan sholawat dari dalam gedung DPRD Kota Binjai. 

Kemudian, aksi demo ini juga mempertontonkan tarian tradisional yang dilakukan oleh seorang mahasiswi PC Himmah Kota Binjai, dihadapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Binjai. 

Sambil menari mahasiswa itu, membawa sebuah kotak untuk mengutip uang.

Tujuannya agar uang yang dikutip tersebut diberikan kepada anggota DPR RI yang kegirangan setelah diduga mendapat kenaikan gaji Rp 3 juta perhari. 

"Tarian ini tari tradisional yang memang betul-betul dilestarikan, bukan karena yang hari ini bukan untuk kenaikan gaji," ujar salahseorang orator aksi. 

Ketua PC Himmah Kota Binjai, Rahmad menjelaskan kedatangan mahasiswa bersama masyarakat ke kantor DPRD Kota Binjai. 

"Pertama insiden anggota DPR RI yang berjoget karena telah mencoreng martabat lembaga negara dan mempermalukan rakyat Indonesia," kata Rahmad. 

Adapun yang kedua menolak dengan tegas peraturan menteri keuangan nomor 85 tahun 2024 tentang mengenai Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Karena menurut Rahmad kebijakan itu hanya menambah penderitaan rakyat kecil yang makin terhimpit. 

"Ketiga meminta kepada Pemerintah Kota Binjai agar segera melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD retribusi parkir yang menjadi ladang kebocoran," ujar Rahmad. 

Selanjutnya mereka menuntut agar DPRD Kota Binjai menyampaikan somasi dari rakyat Kota Binjai kepada DPR RI, agar menjaga kesakralan kantor DPR RI.