Jalan Rusak karena Truk Bermuatan Berlebih, Dishub Tegaskan Pencapaian Zero ODOL  

TRIBUN-MEDAN.com MEDAN - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Moettaqin Hasrimi mengatakan, kelebihan muatan kendaraan truk berkapasitas besar menjadi salah satu penyebab jalan di Sumut menjadi sering rusak.

Moettaqin mengatakan, kapasitas besar dan muatan berlebih, mampu menampung beban angkutan yang melebihi kapasitas kendaraan. Untuk itu kata Moettaqin, pihaknya akan fokus mencapai Zero Over Dimension Over Load (Odol) pada tahun tahun berikutnya.

"Banyak jalan rusak di Sumut karena truk bermuatan lebih. Indikasi penyebab muatan berlebih bisa dilihat dari, penentuan tarif angkutan barang yang disepakati antara pemilik barang dengan pengusaha pengangkutan," jelasnya,

Selain itu, kata Moettaqin, di sisi lain ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pengangkut barang seperti operasional lapangan yang bervariasi.

Baca juga: 900 Km Jalan Rusak, Perbaikan Jalan Rusak Butuh Dana Besar 

"Biaya bongkar, parkir tidak resmi hingga pungutan liar menjadi perhitungan untuk biaya tambahan," ucapnya.

Dijelaskannya, untuk menekan biaya operasional, pemilik barang mau pun pengusaha pengangkutan bersepakat memuat bawaan dengan melanggar ketentuan batas maksimal atau kapasitas daya angkut kendaraan.

"Termasuk juga dimensi atau ukuran bak yang memanjang ke belakang, untuk menghindari barang bertumpuk ke atas," terangnya.

Menurutnya, komitmen untuk mengurangi Odol cukup sulit dilakukan para perusahaan logistik.

“Jadi ada modifikasi kendaraan oleh bengkel kendaraan tidak resmi yang tidak sesuai ketentuan," tuturnya.

Dikatakannya, perusahaan logistik atau pemilik barang yang besar biasanya menggunakan sistem kontrak pihak ketiga dalam distribusinya

"Untuk itu Dishub Sumut akan melaksanakan beberapa upaya dan rencana penanganan Odol," katanya.

Dikatakannya, tahun ini pemerintah menyusun rencana aksi, hingga langkah lanjut yang dikoordinir Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

"Hal ini melibatkan Kemenhub, Kemenperin, Kemendag, Kemen-PU, Kemendagri, Kepolisian serta pemangku kepentingan lainnya, menuju Zero ODOL 2027," jelasnya.

Dikatakannya, Pemprov Sumut juga akan menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi untuk bisa mengefektifkan rencana aksi penanganan Odol di seluruh kabupaten/kota.

"Di antaranya melalui isu keselamatan transportasi seperti sertifikasi karoseri dan bengkel umum, isu penanganan kendaraan Odol seperti menyusun jaringan lintas angkutan barang, penataan kelas, pengawasan muatan barang di jalan provinsi dan kabupaten/kota serta penertiban perusahaan angkutan barang," ucapnya.

Dikatakannya, setiap ruas jalan, baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota punya kapasitas masing-masing.

"Karena itu kita juga akan terus mensosialisasikan kepada pengusaha agar memperhatikan kondisi muatan untuk tidak berlebihan. Karena itu menjadi penyebab jalan cepat rusak. Selain itu, kita juga akan melakukan pengembangan sistem pengawasan,” sebutnya.

Janji Perbaikan Permanen

Menyikapi kondisi jalan rusak parah di Jalan Setia Makmur, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Pemkab Deliserdang akhirnya menyatakan bahwa perbaikan permanen telah masuk dalam perencanaan.

Menurutnya, ada tiga lokasi di Kecamatan Sunggal yang ditargetkan rampung dalam empat bulan ke depan, mencakup perbaikan MCK, sekolah, dan jalan .

"Sudah masuk dalam perencanaan. Di Sunggal itu ada tiga. Untuk empat bulan terakhir rampung," kata Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo yang ditemui wartawan di acara HUT ke-80 TNI di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (5/10/2025).

Ia menyoroti beberapa persoalan yang harus diselesaikan untuk menuntaskan permasalahan jalan, Salah satu kunci utama adalah ketersediaan lahan di kiri dan kanan jalan untuk saluran drainase.

Pemkab mengimbau kepada masyarakat yang memiliki tanah di lokasi tersebut untuk berpartisipasi dengan membebaskan lahannya.

Wabup menekankan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kepatuhan membayar pajak menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pelayanan pembangunan.

Lom-lom pun mengatakan, partisipasi masyarakat setempat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih relatif rendah, hal itu turut mempengaruhi kemampuan pemerintah melakukan pembangunan secara merata.

Iya mengungkapkan jika Jalan Setia Makmur merupakan jalan penting yang menghubungkan permukiman warga dan menjadi akses alternatif dari Kota Binjai menuju Kota Medan.

Perbaikan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat serta memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi lokal.

Dengan komitmen dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan permasalahan jalan rusak di Jalan Setia Makmur dapat segera menemui penyelesaian yang berkelanjutan.