Sumut Terkini

Bobby Sebut R-APBD Pemprov Sumut 2026 Menurun Sebesar Rp 785,81 M, Tuai Kritik dari DPRD 

Menurut Bobby Nasution, angka ini menurun 6,98 persen atau Rp 785,81 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Penulis: Anisa Rahmadani | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/ANISA RAHMADANI
Gubernur Sumut Bobby Nasution saat diwawancarai beberapa waktu lalu. Ranperda APBD 2026 menurun dan menuai kritikan dari DPRD Sumut. 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumut ( R-APBD Pemprovsu) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 11,67 Triliun. 

Menurut Bobby Nasution, angka ini menurun 6,98 persen atau Rp 785,81 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Dikatakan Bobby Nasution, ada beberapa penyebab terjadinya penurunan R-APBD 2026 mendatang.

"Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) sekitar 18,69 persen atau Rp1,07 triliun," jelasnya, Jumat (7/11/2025).

Dikatakannya, untuk target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp6,96 triliun, meningkat Rp547,76 miliar dari tahun sebelumnya.
 
“Pembangunan Sumut butuh kolaborasi dan sinergitas eksekutif dan legislatif, DPRD bukan hanya mitra politik, tetapi mitra akuntabilitas publik, oleh karena perlu kesamaan cara pandang,"ucapnya.

Menanggapi hal itu, Fraksi PDIP Sumut mengkritik soal Rancangan APBD Sumut 2026 yang dinilai menurun secara drastis dibanding tahun sebelumnya. 

Menurut juru bicara Fraksi PDIP franky Partogi Wijaya Sirait, penurunan APBD tahun 2026 lebih rendah dari tahun 2022. 

"Dari data yang kami cermati, pendapatan daerah Sumut tahun 2026 hanya diproyeksikan sebesar Rp11,67 triliun, turun dari APBD 2025 sebesar Rp13,24 triliun. Penurunan ini sangat signifikan, bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2022 saat ekonomi masih dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19,"jelasnya, Jumat (7/11/2025).

Dengan Rancangan APBD 2026, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen akan sulit tercapai. 

"Dengan pendapatan sebesar itu, target ekonomi 5 persen sulit tercapai. Kondisi ini mencerminkan hilangnya optimis Pemprovsu dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan," katanya.

Untuk itu, kata Franky ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Diantaranya, mendorong kemandirian fiskal daerah dengan mengurangi ketergantungan pada konsumtif, menekan dominasi belanja pegawai, dan meningkatkan inovasi pendapatan daerah dari BUMD. 

"APBD bukan hanya soal angka, tapi cermin keberpihakan pada rakyat," jelasnya. 

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved