Bupati dan Wali Kota 8 Daerah Bahas Nataru, Penguatan Program Antar-daerah Dukung Swasembada Pangan 

Rapat ini membahas persiapan pemerintah daerah menghadapi momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Eti Wahyuni
TRIBUN MEDAN/ALIJA
Kepala KPw BI Pematangsiantar, Ahmadi Rahman mengumpulkan bupati/wali kota dari 8 daerah untuk menghadapi Nataru 2026, Kamis (13/11/2025). 

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Pematangsiantar, Ahmadi Rahman mengumpulkan 8 kepala daerah di wilayah kerjanya dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Parapat, Kamis (13/11/2025).

Rapat ini membahas persiapan pemerintah daerah menghadapi momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Di dalam rapat ini, masing-masing kepala daerah/perwakilan dari Pematangsiantar, Simalungun, Batubara, Tanjungbalai, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan memaparkan kondisi pertanian dan rantai pasok di daerahnya.

"Kalau dari kegiatan HLM tadi dari masing-masing daerah sudah menyiapkan diri menghadapi Nataru yang kemudian berkelanjutan disusul dengan Idul Fitri di Bulan Maret 2026. Kita perkuat quick win-nya dengan sentra-sentra produksi pertanian seperti di Simalungun, Asahan dan Batubara," kata Ahmadi.

KPw BI Pematangsiantar berharap, pemerintah daerah bisa ikut menjaga volatilite food yaitu kelompok barang atau pangan yang bisa mempengaruhi faktor kenaikan inflasi di kawasan atau pun domestik.

Baca juga: Penanganan Longsor Rampung Sebelum Nataru, Menteri PU Tinjau Jalan Medan – Berastagi

"Jangan ada seperti kasus rantai pasokan yang terlambat. Apalagi kita akan menyambut Natal dan Tahun Baru 2026 mendatang," kata Ahmadi.

Secara strategi, seluruh TPID di wilayah kerja Bank Indonesia Pematangsiantar telah menyusun strategi pengendalian untuk intervensi dengan baik berupa kegiatan Gerakan Pangan Murah. Penajaman pelaksanaan GPM perlu diperkuat untuk memastikan pelaksanaan tepat waktu, tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat komoditas.

Tantangan struktural, ujar Ahmadi, masih perlu didalami bersama agar pengendalian inflasi dalam jangka panjang dapat terlaksana dengan baik. Ia juga menyebut bahwa kolaborasi program antar-daerah juga perlu diperkuat bersama untuk mendukung swasembada pangan di Sumatera Utara.

"Memperkuat sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, serta instansi terkait dalam menghadapi potensi tekanan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)," kata Ahmadi.

BI Pematangsiantar juga mendorong Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah juga perlu ditingkatkan dalam aspek realisasi. Seluruh daerah sudah membuka channel pembayaran digital sebagai upaya mendorong kemudahan dan kelancaran dalam bertransaksi.

"Berkaca dari TPID, evaluasi terhadap roadmap TP2DD juga sudah perlu dilakukan untuk mendukung penyusunan roadmap periode tahun 2026-2030 yang lebih matang," kata Ahmadi.

Dalam HLM TPID kali ini, turut diselenggarakan Wisuda Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI) dan tanam pohon bersama sebagai upaya menuju Indonesia Net Zero Emissions pada Tahun 2060.

Ada pun kepala daerah yang hadir yakni Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, Wakil Bupati Batubara Syafrizal, Wakil Bupati Labuhanbatu H Jamri, serta perwakilan kepala daerah dari Labusel dan Labura.

 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved