Perkuat Komitmen, Dapur MBG di Simalungun Bertambah 43 Unit  

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar bersama Perwakilan Badan Gizi Negara (BGN) di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Sumatera Utara, Rabu (7/1/2026). Segala persiapan dilakukan dalam operasional MBG Tahun Anggaran 2026 ini.

Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) BGN Kabupaten Simalungun, Debora Purba dalam laporannya menjelaskan kondisi dapur MBG di daerah Kabupaten Simalungun on track.

"Hingga saat ini, terdapat 23 dapur MBG yang telah beroperasi, 43 dapur lainnya masih dalam tahap persiapan, dan 6 dapur lagi direncanakan akan segera diluncurkan dalam waktu dekat," kata Debora.

Ia berharap rapat koordinasi ini mampu memperkuat komitmen bersama semua pihak dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di Kabupaten Simalungun.

Dari Pemkab Simalungun tampak Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun, didampingi Sekda, Mixnon Andreas Simamora, para asisten dan Staf Ahli Bupati.

Baca juga: Siswa dan Orang Tua di Medan Bergantian Ambil Paket MBG Meskipun Sekolah Libur

Wakil Bupati Benny Gusman menyampaikan pesan tegas mengenai peran SPPI sebagai penanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menekankan bahwa SPPI harus bekerja dengan penuh tanggungjawab, profesional dan disiplin, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) serta arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Program MBG adalah program strategis nasional. Karena itu, setiap SPPI harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, profesional, kooperatif, serta menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh pihak,” ungkapnya.

Selain itu, Wakil Bupati mengingatkan agar seluruh SPPI memahami dengan baik petunjuk teknis (juknis), mekanisme penyiapan dan penyaluran makanan, serta alur operasional dapur MBG. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang pernah muncul di daerah lain.

"Kira harap SPPI agar aktif berkoordinasi dengan unsur pemerintahan dan keamanan setempat, seperti kepala desa/lurah, camat, Babinsa, Koramil, dan Kapolsek, agar pelaksanaan program berjalan lancar dan tepat sasaran," ujar politisi Partai Gerindra ini.

15 SPPG di Siantar Bersertifikat Laik Higiene

Sebanyak 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Pematangsiantar telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) secara resmi dari Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar. SLHS merupakan bentuk standar legalitas yang mencakup kebersihan, kesehatan, dan sanitasi, dan menjamin keamanan pangan dan melindungi kesehatan konsumen.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, Urat Simanjuntak mengatakan bahwa ada tiga SPPG yang saat ini sedang dalam pengajuan SLHS ke Dinas Kesehatan.

“Jadi dari 18 SPPG, sebanyak 15 di antaranya sudah kantongi SLHS. Sisa 3 lagi belum karena kebetulan mereka baru beroperasi. Sebagaimana perlu kita ketahui, SLHS ini baru bisa diurus kalau operasional SPPG sudah jalan dulu,” kata Urat kepada Tribun Medan, Kamis (8/1/2026).

Urat menyampaikan, ada beberapa tahapan yang wajib dilakukan pemilik SPPG untuk mendapatkan SLHS. Dimulai dari pengajuan via sistem OSS atau ke Dinas Kesehatan setempat, melengkapi dokumen seperti surat permohonan, NIB, denah dapur, sertifikat kursus keamanan pangan penjamah.

Setelah itu, Dinas Kesebatan melalui Puskesmas akan melakukan verifikasi dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan. Dilanjutkan dengan pengambilan sampel makanan untuk uji laboratorium dan terakhir adalah Penerbitan Sertifikat (jika terpenuhi).