Kadis DLH Siantar Berang, Pemungut Sampah Lebih Fokus Ambil Botot Dibanding Tugasnya

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pematangsiantar, Arri S Sembiring berang dengan budaya kerja di lingkungan barunya.

Aksi kernet maupun sopir truk sampah mendapat banyak keluhan masyarakat, LSM hingga awak media. 

Menakhodai DLHK sejak 19 November 2025 lalu, Arri melakukan aksi bersih-bersih di internal petugas pemungut sampah, kernet, sopir hingga birokrasi di dalam Organisasi Perangkat Daerah tersebut.

Ia menyoroti efisiensi operasional truk, hingga hak dan kewajiban petugas sampah. 

“Ada pernah kumintai uang kalian saat perpanjangan kontrak? Aku udah bilang aku akan akan tingkatkan gaji kalian kalau kerjanya sudah bagus. Kalau begini kerja kalian besok aku dipecat jadi Kadis DLH dan kalian mau kerja kayak biasa lagi?,” kata Arri S Sembiring, Selasa (24/2/2026).

Arri juga menerima laporan bahwa ada oknum kernet dan sopir truk sampah meminta-minta uang dari sejumlah gereja.

Ia mengingatkan, jangan sampai pemberian seseorang itu justru mencederai nama baik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tempat di mana mereka mengais nafkah. 

“Kalau kalian dituduh yang nggak-nggak, saya pun juga jadi ikut bau. DLH ini bukan kalian sendiri dan saya sendiri. Ini kita semua. Jangan sampai ada uang diberi, tapi kalian dikata-katain di belakang,” kata Arri. 

Arri mengingatkan bahwa besaran retribusi sampah sudah diatur oleh Perda No. 11 Tahun 2012 dan penyesuaian terbaru (Perda No. 1/2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah).

Ia menegaskan tidak ada penerimaan uang lain selain retribusi sampah. 

Arri juga menyoroti masalah besar di mana sejumlah kernet dan sopir truk sampah lebih fokus pada usaha sampingan mencari botot (barang bekas) dibanding tugas utama.

Apabila ini dibiarkan, hal ini bisa berdampak pada yang lain dan mengganggu fokus pekerjaan utama. 

Arri paham betul bahwa para kernet dan sopir punya keinginan mendapatkan penghasilan tambahan untuk istri dan anak-anak di rumah.

Namun katanya, amanah berupa gaji yang diberikan oleh pemerintah lewat uang rakyat juga harus dijaga. 

“Saat gaji kalian sekitar Rp 2,1 juta kalian tetap ambil botot. Saat gaji kalian sekarang sekitar Rp 2,7 juta kalian tetap juga ambil botot. Jadi mau sampai kapan ini terjadi? Artinya kenaikan gaji tidak mengubah budaya kerja!,” tegas Arri.