APH Diminta Investigasi Diskotek SS di Binjai yang Tutup saat Razia, Ini Alasannya

TRIBUN-NEDAN.com, BINJAI - Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk menginvestigasi Diskotek SS yang berada di Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara. 

Pasalnya terdapat video yang beredar di media sosial menunjukkan aktivitas di dalamnya. 

Namun pada saat razia gabungan beberapa hari lalu, justru gerbang diskotek ditutup dan digembok.

"Maka kondisi itu wajar menimbulkan dugaan adanya upaya menghindari pemeriksaan. APH harus melakukan investigasi agar tidak menjadi asumsi yang berlebihan," kata Pengamat Sosial Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumatera Utara, Abdul Rahim Daulay saat diminta tanggapannya, Kamis (4/6/2026).

"Persoalan dugaan adanya tempat hiburan yang tiba-tiba menutup dan menggembok gerbang saat razia berlangsung ini, tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Razia ini diduga bocor, sehingga cepat ditutup," sambungnya. 

Apalagi, dalam beberapa waktu terakhir beredar video yang memperlihatkan aktivitas pengunjung berjoget menikmati dentuman musik di lokasi yang sama. 

Karena itu, kondisi diskotek yang mendadak tutup saat razia berlangsung memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat.

Rahim menduga, menejemen THM berinisial SS ini berupaya mengelabui tim gabungan saat dilakukan razia. 

"Ya, termasuk 'mengibuli' tapi harus dibuktikan terlebih dahulu melalui fakta dan hasil penyelidikan, apabila benar tempat tersebut selama ini beroperasi," kata Rahim. 

Kepada tim gabungan, Rahim meminta untuk tidak berhenti melakukan pendalaman hanya karena menemukan gerbang terkunci. 

"Justru kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi aparat untuk melakukan pendalaman yang lebih serius dan menyeluruh. Jika beredar video yang memperlihatkan adanya aktivitas di dalam lokasi pada waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan razia, maka informasi itu tidak boleh diabaikan dan wajib diverifikasi secara profesional," ucap Rahim. 

"Aparat perlu menelusuri seluruh fakta yang ada, mulai dari memeriksa rekaman CCTV, meminta keterangan pengelola, pegawai, hingga pihak-pihak lain yang mengetahui aktivitas di lokasi tersebut," tambahnya. 

Desakan itu perlu dilakukan untuk menghindari kesan buruk di tengah masyarakat bahwa razia diduga hanya bersifat seremonial atau sekadar formalitas belaka. 

"Jika benar tidak ada aktivitas, maka hal itu harus dibuktikan secara transparan," ujar Rahim. 

Sebaliknya, jika ditemukan indikasi adanya upaya menghindari pemeriksaan, aparat harus bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku.