GMKI Bakar Ban di Depan DPRD, Tuntut Reformasi DPR dan Polri❗

Wajah bobrok demokrasi pun terlihat begitu jelas di Kota Medan. 

"Empat anggota DPRD Medan diduga melakukan pemerasan, menunjukkan betapa lembaga perwakilan di tingkat lokal pun tak luput dari praktik busuk.

Kasus femisida yang belum tuntas juga menandakan lemahnya negara dalam melindungi perempuan," katanya. 

"Pendidikan dan kesehatan dikomersialisasi, sementara banjir, kemiskinan urban, dan kerusakan lingkungan tetap dibiarkan," cetusnya. 

"Sebagai GMKI Cabang Medan, kami tidak bisa diam. Diam berarti berkhianat terhadap iman, terhadap rakyat, dan terhadap masa depan bangsa,"pungkasnya. 

GMKI MENDESAK REFORMASI, MENUNTUT 10 POIN:

1. Reformasi total DPR RI agar kembali berpihak pada rakyat.

2. Reformasi POLRI dan adili aparat represif terhadap demonstran.

3. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk jerat koruptor dan mafia. 

4 . Sahkan RUU Masyarakat Adat demi keadilan ruang hidup.

5 . Lawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme di Indonesia.

6. Tindak tegas 4 anggota DPRD Medan yang terduga pemerasan.

7. Potong gaji dan tunjangan DPR yang tidak bekerja untuk rakyat.

8. Tolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.

9. Usut tuntas kasus femisida di Kota Medan dan lindungi perempuan.

10. Presiden wajib jaga keamanan, hentikan beban pajak, dan berantas mafia.

(dyk/tribun-Medan.com)