Minta Presiden Ubah Skema MBG

RDP dengan KDP, Rapidin Minta Presiden Ubah Skema MBG: Dana Disalurkan Langsung❗

RDP dengan KDP, Rapidin Simbolon minta Presiden Prabowo Subianto ubah skema MBG, ia meminta dana disalurkan langsung.

Tayang:
Penulis: Arjuna Bakkara | Editor: M.Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs Rapidin Simbolon MM, meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman di Kompleks Parlemen, Senayan (03/06/2026).

Rapidin menilai program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu perlu dibuat lebih selektif dan tepat sasaran.

Masukan tersebut, kata Rapidin, berasal dari aspirasi masyarakat yang ia temui saat berkeliling ke sejumlah desa di daerah pemilihannya di Sumatera Utara.

Ia menegaskan PDI Perjuangan mendukung program MBG.

Namun, skema pelaksanaannya dinilai masih menyisakan persoalan di lapangan.

"PDI Perjuangan sangat setuju dengan Makanan Bergizi Gratis. Tetapi pola sistemnya yang kurang enak bagi kami. Yang pertama, merata seluruhnya dikasih MBG sehingga menurut saya ini kurang efektif. Tidak semua siswa membutuhkan MBG itu," kata Rapidin.

Menurut dia, sebagian anak berasal dari keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan agar bantuan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.

"Kalau saya tampung aspirasi daripada masyarakat di dapil saya, kira-kira 30 persen mereka itu tidak membutuhkan MBG. Oleh karena itu, kalau boleh yang 30 persen ini tidak diberikan, tetapi digunakan kepada sektor lain. Atau misalnya perbaikan sekolah dan sebagainya," ujarnya.

Rapidin juga mengusulkan perubahan mendasar dalam mekanisme penyaluran bantuan.

Ia mengatakan banyak ibu rumah tangga yang lebih memilih dana program diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat.

"MBG itu, kata ibu-ibu, biarkanlah diberikan kepada ibunya, dan ibunya yang memasak serta ibunya yang memberikan kepada anaknya," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara tersebut.

Menurut Rapidin, skema tersebut berpotensi mengurangi pemborosan sekaligus memperkuat pengawasan penggunaan anggaran.

Ia mengaku menerima laporan mengenai makanan yang tidak habis dikonsumsi dan akhirnya terbuang percuma. 

Karena itu, pemerintah perlu memastikan program yang menggunakan dana negara dalam jumlah besar tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved