Mengapa di Internet Ramai Ahok? Ini Penyebabnya
"Semua orang harus kontrol diri. Kalau kontrol organisasi atau instansi, tak akan bisa," kata Vinsensius.
Penulis: Hendrik Naipospos |
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Medan/ Hendrik Naipospos
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Berbagai situs web menyoroti kasus Gubernur DKI Jakarta Non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disebut Ahok. Website ini menghiasi media sosial dengan pemberitaan dari berbagai sudut pandang.
Fenomena Ahok di Internet merupakan bukti komunikasi massa mempergunakan medium internet kini semakin digandrungi masyarakat.
Berdasarkan data terakhir www.verisign.com, jumlah domain internet untuk kategori top level domain telah mencapai 334,6 juta. Jumlah ini belum dikalkulasikan dengan jumlah subdomain yang ada saat ini.
Baca: Begini Liputan Media Massa di Berbagai Negara Terkait Demo 4 November
Pengamat Komunikasi Massa, Vinsensius Sitepu menyebutkan, bahwa angka ini meningkat sekitar 12 persen dari jumlah domain yang ada tahun lalu.
"Data dari verisign, Maret 2016 sudah mencapai 334,6 juta domain, kalau mau dihitung dengan subdomain bisa tembus milyaran, jumlah ini terus meningkat di setiap tahunnya," kata Vinsensius, Senin (7/11/2016).
Lonjakkan jumlah website, katanya, didorong oleh usaha pemilik domain Internet untuk mendapat keuntungan ekonomi dari domainnya.
"Ini sudah menjadi mata pencaharian. Apabila website sering dikunjungi maka akan ada penghasilan yang diberikan Google. Selain itu, mereka juga dapat mencari iklan tanpa perantara Google," jelasnya.
Baca: Siapa Sangka bila Nasib Internet Cuma Bertumpu pada 14 Orang, Inilah Mereka
Menurutnya, kondisi ini positif dalam konteks komunikasi massa. Namun Vinsensius menyebutkan fenomena ini juga memiliki dampak negatif yang besar.
Untuk meningkatkan jumlah pengunjung, berbagai masyarakat terdorong untuk menyebarluaskan informasi yang sangat sensitif atau terkesan provokatif. Kecenderungan ini juga terjadi pada kasus Ahok.
"Semua orang harus kontrol diri. Kalau kontrol organisasi atau instansi, tak akan bisa. Pemerintah tak bisa serta-merta melakukan pemblokiran, diblokir satu akan timbul dua. Intinya di masyarakat, memang keuntungan berlimpah, tapi perhatikan dampak yang akan terjadi," sebutnya mengakhiri. (cr2/tribun-medan.com)
