Mega Korupsi eKTP
Heboh Kicauan Fahri Hamzah Penguasa 2 Periode 2004-2014 Terlibat Kasus e-KTP, Sasar SBY?
Sulit untuk mengingkari keterlibatan penguasa dua periode yang saat itu dijabat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.com - Sulit untuk mengingkari keterlibatan penguasa dua periode yang saat itu dijabat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak terlibat meloloskan megaproyek Kartu Tanda Penduduk berbasiskan elektronik (e-KTP).
Pengadaan proyek e-KTP dikorupsi beramai-ramai mulai dari menteri hingga anggota DPR.
Baru-baru ini netizen dibuat 'gaduh' dengan kicauan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di media sosial yang menyasar penguasa dua periode Bambang Susilo Yudhoyono (SBY), Minggu (19/11/2017).
Melalui akun twitter resminya, mantan politisi PKS itu menanggapi postingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal perkembangan penanganan kasus E-KTP yang dijalani Setya Novanto.
"Kalian menghilangkan jejak keterlibatan penguasa 2 periode (2004-2014). Kau tipu rakyat aku kejar kau sampai dapat...," begitu tulisnya.
Kicauan Fahri Hamzah menanggapi perkembangan penanganan kasus E-KTP dengan tersangka SN (Setya Novanto), yang disampaikan pada konfrensi pers kemarin malam (17/11/2017).
Pernyataan Fahri Hamzah soal dugaan keterlibatan penguasa saat itu dikuatkan mulai dari menteri kabinet SBY hingga anggota DPR ikut mengolkan pengadaan e-KTP terlibat dalam korupsi.
Proyek e-KTP, kerugian negaranya berdasarkan hitungannya BPKP Rp 2,3 triliun dari total anggaran sebesar Rp 5,9 triliun.
Nazaruddin selaku mantan Bendahara Umum Partai Demokrat berperan sebagai pengatur proyek, bahkan anggaran e-KTP disepakati di ruang Fraksi Demokrat.
Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah mengatakan, Partai Demokrat harus mendukung proyek e-KTP selama proses pembahasan dan pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Anas mengaku menerima arahan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. SBY meminta Anas sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat, mendukung proyek tersebut.
Saat itu, selain sebagai Ketua Dewan Pembina Partai demokrat, SBY juga menjabat Presiden RI.
"Memang ada arahan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, presiden, setiap kebijakan pemerintah harus didukung Fraksi Demokrat dan partai koalisi," ujar Anas saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017).
Anas mengatakan, yang ia ketahui, program penerapan e-KTP merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang paling disorot saat itu.
Proyek ini diperlukan untuk memperbaiki administrasi kependudukan nasional, sehingga perlu modernisasi.
