Jaringan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Desak DPR Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

aringan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mendesak DPR-RI untuk membahas dan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Jaringan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Desak DPR Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
TRIBUN MEDAN
JARINGAN Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam kunjungan ke redaksi Tribun Medan, Rabu (28/11/2018). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Jaringan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk membahas dan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Desakan ini ditujukan kepada DPR-RI karena dalam perjalanannya, RUU PKS tersebut ditolak oleh DPR-RI sendiri.

“Ada beberapa fraksi yang menolak. Dan kamipun tidak tau apa penyebabnya. Padahal menurut kami, RUU isinya sudah mengakomodir korban kekerasan seksual, dimana ada peraturan hukum yang diatur dalam RUU ini dan sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Sehingga, kami menilai keberadaan RUU PKS ini sangat mendesak,” kata Atikah Rahmi dan kawan-kawan dalam kunjungan ke redaksi Tribun Medan, Rabu (28/11/2018).

Selain Atikah Rahmi dari Pos bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiah Sumut, turut hadir dalam kunjungan ini Sri Rahayu (Hapsari/Himpunan Serikat Perempuan Indonesia-Sumut), Sierlyanita (LBH APIK Medan), Amee Adlian (Cangkang Queer Medan), Citra Hasan Nasution (Sirkulasi Kreasi Perempuan/Sirkam Medan), Diana Silalahi (Bitra) dan Juwariah (LBK).

Sierlyanita mengatakan, berkaitan dengan peringatan 16 hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), pihaknya menjadi pembahasan dan pengesahan RUU PKS tersebut sebagai isu penting yang wajib diperjuangkan terkait perayaan 16 hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Artinya, hingga saat ini masih banyak kita temukan kasus-kasuis kekerasan trhadap perempuan. Sudah darurat dan itu harus diselamatkan,” ujar Sierlyanita.

Baca: Diprotes, RUU PKS Batal Disahkan

Sierlyanita menjabarkan, sejak tahun 2014 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sudah menyatakan “Indonesia darurat kekerasan seksual”. Tercatat 4.475 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak perempuan (2014), tahun 2015 meningkat menjadi 6.499 kasus dan pada 2016 tercatat 5.785 kasus.

Sedangkan data Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyebutkan, berdasarkan pemantauan pemberitaan media online selama periode Agustus –Oktober 2017, setidaknya Ada pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Sebanyak 275 diantaranya terjadi di Indonesia.  Sementara itu di tingkat local mulai Januari hingga November 2018, Hapsari telah menangani lebih 130 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana, 13 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual.

Diktakan Citra Hasan, Indonesia membutuhkan regulasi khusus untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Sebab hingga hari ini, belum ada payung hukum yang mengatur secara komprehensif mulai bentuk-bentuk kekerasan seksual, upaya pencegahannya, hingga  penanganan yang terintegrasi  (one stop crisis centre) serta pemulihan korban. “Hukum acara yang bertumpu pada KUHAP masih mendiskualifikasi pengalaman perempuan korban. Dalam proses hukum dari kasus-kasus kekerasan seksual yang berhasil dilaporkan, bukan saja hak-hak korban diabaikan, seringkali perempuan korban justru mengalami proses menjadi korban sekali lagi oleh siapa saja (Reviktimisasi). Tanpa upaya  pemulihan yang diberikan, ditambah stigmatisasi yang terus berjalan menimpa korban dan bahkan keluarganya.” Ujarnya.

Atika mengatakan, pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan seksual di  Komisi VIII DPR, sejak ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR pada Februari 2017 sampai hari ini belum mengalami kemajuan berarti, atau belum beranjak membahas RUU bersama pemerintah. Tahun 2019 adalah tahun terakhir periode DPR saat ini,  April 2019 sudah memasuki masa Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR baru. Bila RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak juga maju dalam pembahasan tahun ini, maka bisa dipastikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual gagal disahkan. Itu artinya memulai lagi dari nol di  DPR baru dan semua upaya yang dilakukan selama ini sejak 2015 diusulkan oleh masyarakat sipil hingga berhasil masuk Prolegnas  menjadi sia-sia.

“Lambannya proses pembahasan  RUU PKS memperlihatkan   masih minimnya perhatian dan keseriusan serta pemahaman atas urgensi atas RUU PKS dari para pengambil kebijakan sehingga pada akhirnya berpotensi menghambat lahirnya UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat khususnya para penyintas kekerasan seksual,” katanya.

Berangkat dari situasi terkait kepentingan untuk segera dibahas dan disahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan catatan keprihatinan atas situasi DPR yang berjalan sangat lamban, maka Jaringan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyampaikan tuntutan dan himbauan, sebagai berikut:  (1) agar DPR RI khususnya Panja Komisi VIII memberi perhatian maksimal terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan segera menuntaskan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bersama pemerintah sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan disahkan dalam periode ini tanpa mengurangi kualitas substansi, (2) agar pemerintah merevisi Daftar Inventaris Masalah (DIM) sehingga tidak mengurangi substansi penting dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan sebaliknya dapat menguatkan terobosan hukum di dalamnya, antara lain terkait jenis tindak pidana Kekerasan Seksual, hukum acara, dan terkait hak-hak korban.

Selanjutnya (3) agar DPR RI dan Pemerintah menggunakan prinsip-prinsip CEDAW  dalam pembahasan substansi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yakni prinsip kesetaraan substantif, non-diskriminasi dan kewajiban Negara, (4) agar dalam setiap pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, DPR RI dan Pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat dan terutama mempertimbangkan suara dan pengalaman para penyintas dan pendamping serta pihak lainnya yang telah bekerja untuk isu kekerasan seksual, dan (5) agar semua pihak terkait seperti organisasi dan kelompok masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama mendukung dan mendorong segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang memuat pengaturan komprehensif tentang perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual.(*)

Penulis: Truly Okto Hasudungan Purba
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved