Presiden Terkorup, Politisi PDIP Ahmad Basarah: Searching Google, Usai Sebut 'Soeharto Guru Korupsi'

Presiden Terkorup, Politisi PDIP Ahmad Basarah: Searching Google, Usai Sebut 'Soeharto Guru Korupsi'

TRIBUN-MEDAN.COM - Gara-gara menyebut pemimpin Orde Baru, mantan Presiden RI Soeharto guru korupsi, Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah diancam dipolisikan.  

//

Akan tetapi, Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menanggapi santai rencana pelaporan yang akan dilakukan oleh Partai Berkarya atas pernyataannya yang menyebut Soeharto sebagai guru korupsi.

Basarah justru berbalik mempertanyakan upaya pelaporan Partai Berkarya tersebut. Ia menilai, tak ada yang baru dalam pernyataannya Soeharto sebagai guru korupsi.

Baca: Menakar Peluang PSM Makassar Juara Liga 1 2018 jika Persija Takluk dari Bali United

Baca: Reuni 212 Terbaru, Alasan Gubernur DKI Anies Baswedan Beri Izin & Komentar Panitia terkait Jokowi

Basarah merujuk peryataan berbagai tokoh dan lembaga dalam negeri maupun internasional juga telah membuat pernyataan bahwa Soeharto presiden koruptor.

"Coba saja searching google dengan pertanyaan siapa Presiden Terkorup di dunia, maka yang akan keluar adalah nama mantan Presiden Soeharto. Bahkan pernyataan yang lebih keras dari pernyataan saya pun cukup banyak," kata Basarah di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

"Bahasa kiasan yang saya gunakan menyebut Pak Harto sebagai guru korupsi di Indonesia juga berdasarkan fakta-fakta hukum mulai TAP MPR Nomor XI Tahun 1998," sambungnya.

Basarah membeberkan, setidaknya ada delapan Keputusan Presiden (Keppres) yang dibuat masa Presiden Soeharto yang diduga kuat telah menguntungkan keluarga dan kroni-kroninya.

"Praktik korupsi oleh pejabat negara pada era orba kemudian dianggap sebagai suatu hal yang lumrah karena terlembagakan melalui regulasi pemerintah," beber Basarah.

Atas dasar itulah, Ia berpandangan, perilaku korupsi yang ada di orde baru menjadi fakta sosiologis terjadinya perilaku korupsi oleh pejabat eksekutif hingga budaya korupsi di lembaga negara saat ini.

"Itu yang kemudian menjadi fakta sosiologis terjadinya perilaku korupsi hingga terjadi reproduksi sosial dan budaya korupsi di lembaga-lembaga negara hingga saat ini," jelas Basarah.

Basarah juga meminta kepada pihak-pihak yang mengklaim bahwa Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto bebas dari korupsi perlu dipertanyakan.

Pernyataan itu jelas membahayakan bagi generasi muda saat ini yang tidak tahu fakta sejarah soal praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) jaman Orde Baru.

"Saya tidak bilang dibawah kepempinan Pak Harto selama 32 tahun jelek. Pasti ada baiknya juga. Cuman generasi muda perlu dikasih informasi soal maraknya praktik KNN. Jangan sampai itu tidak. Berbahaya," tutup Basarah.