Korupsi Pengadaan Kapal Fiktif, Penyidik Pidsus Kejari Dairi Segera Limpahkan Berkas Dua Tim PHO

Kedua orang tersangka tersebut dalam kasus ini diketahui bertindak sebagai Tim Provisional Hand Over (PHO)

Korupsi Pengadaan Kapal Fiktif, Penyidik Pidsus Kejari Dairi Segera Limpahkan Berkas Dua Tim PHO
TRIBUN MEDAN/MUSTAQIM INDRA JAYA
Kasi Pidsus Kejari Dairi, Dhana Harahap saat diwawancarai di kantor Kejari Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang pada Kamis (10/1/2019) terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal fiktif di Disbudpapora Dairi TA 2008 senilai Rp 395 juta. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi akan segera melimpahkan berkas milik Parti Pesta Simbolon dan Ramles Simbolon yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal fiktif di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Dairi ke Pengadilan Tipikor Medan.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Dairi, Dhana Harahap menyebutkan kedua orang tersangka tersebut dalam kasus ini diketahui bertindak sebagai Tim Provisional Hand Over (PHO) pada kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggara (TA) 2008 senilai Rp 395 juta.

"Untuk kasus pengadaan kapal fiktif, penyidik akan segera melimpahkan berkas milik Parti Pesta Simbolon dan Ramles Simbolon ke Pengadilan Tipikor di Medan," kata Dhana yang ditemui di kantor Kejari Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang pada Kamis (10/1/2019).

Ia pun menyebutkan kedua tersangka, saat ini telah menjalani penahanan di Rutan Klas IIB Sidikalang sejak beberapa waktu lalu.

Sementara itu, masih dalam kasus yang sama tiga tim PHO lainnya yaitu Ketua, Tumbul Simbolon, Sekretaris, Jamidin Sagala, anggota Jinto Berasa telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Medan.

"Kalau yang tiga lainnya sudah menjalani sidang di Medan, kalau tidak salah agendanya eksepsi," sebut Dhana.

Kasus ini bermula ketika Disbudparpora Dairi melakukan proyek pengadaan kapal wisata yang dilaksanakan tahun 2008. Proyek tersebut kemudian dikerjakan oleh CV Kaila Prima Nusa.

Sebelum dilakukan serah terima kapal dari rekanan, tim kemudian terlebih dahulu melakukan pengecekan langsung ke lokasi pembuatan kapal di kawasan Ajibata dan ketika itu dinyatakan sesuai spesifikasinya.

Namun pada saat akan dilakukan serah terima, kondisi kapal justru berbeda dan tidak sesuai kontrak. Hal itu membuat Disbudparpora meminta kepada rekanan untuk bertanggung jawab dan meminta agar mengembalikan uang yang telah dibayarkan.

Hingga batas waktu yang diberikan yaitu 21 hari, rekanan tak kunjung mengembalikan uang yang berasal dari APBD Kabupaten Dairi. Akhirnya kasus pengadaan kapal ini dilaporkan ke Kejari Dairi pada Januari 2009.

Pihak rekanan yang turut bertanggung jawab dalam kasusu ini yaitu Wakil Direktur CV Kaila Prima Nusa, Nora Butarbutar kini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

(ind/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved