Peneliti Medan Utara Institute Minta Pemko Medan Berkaca dari Kasus Pabrik Mancis di Langkat
Menurut Peneliti Medan Utara Institute Muhammad Asril, masih ada beberapa industri yang disinyalir kuat tak mengantongi izin.
Penulis: Satia |
lihat foto
Peneliti Medan Utara Institute Minta Pemko Medan Berkaca dari Kasus Pabrik Mancis di Langkat
TRIBUN MEDAN.com-Tragedi pabrik mancis meledak di Langkat membuka tabir hitam perizinan di Sumatera Utara.
Harus ada kepekaan pemerintah daerah agar tak terkesan membiarkan industri tanpa izin beroperasi.
Menurut Peneliti Medan Utara Institute Muhammad Asril, masih ada beberapa industri yang disinyalir kuat tak mengantongi izin.
"Di Kota Medan, khususnya di kawasan utara disinyalir ada industri yang disinyalir tak memiliki izin, baik pembangunan fisik maupun operasional," ungkap Asril, Senin (24/6/2019) di Medan.
Asril mengungkap beberapa indikasi industri tak berizin tersebut.
"Lokasi usahanya tertutup rapat, tanpa plang nama usaha, pekerjanya tak didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan atau ketenagakerjaan serta sedari awal pembangunan fisiknya tak mengantongi IMB," urai Asril.
Bahkan, sambung Asril, industri tak berizin itu sudah beroperasi bertahun-tahun.
"Kalau mau saja, Pemko Medan sangat mudah mendeteksi. Ada Kepling sebagai ujung tombak pelayanan dan pengawasan. Gak lucu kalau bertahun-tahun seolah tanpa penindakan. Kepling itu harusnya menjadi orang yang paling tau apa, siapa dan bagaimana lingkungannya," kata Asril.
Baca: Pesantren Islamic Centre Selamat Ketaren Terbakar, Api Lalap Ruangan Santri, Kasur dan Meja Terbakar
Baca: Rizaldi Ritonga jadi Jamaah Calon Haji Termuda dari Pemkab Deliserdang, Tertua Berusia 89 Tahun
Baca: Karo dan Kota Medan Bersaing Perebutkan Juara Umum Cabor Gulat Pekan Olahraga Sumut 2019
Baca: Disnaker Akui Kekurangan Tenaga Pengawas untuk Awasi Perusahaan Ilegal yang Beroperasi di Sumut
Menurut Asril, penindakan yang dimaksud tak mesti menutup indsutri tersebut. Sebab, tentu akan berdampak pada pekerja dan ekonomi masyarakat.
"Ditindak agar patuh terhadap aturan. Mulai dari izin fisik, izin operasional hingga kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan. Kalau tak patuh juga, maka warga yang bertindak. Atau jangan-jangan pemerintahnya yang kurang peka," kata Asril.
Maka untuk itu, Asril mendorong Dinas Perizinan, Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja Pemko Medan segera bereaksi menunjukkan tugas pokok dan fungsinya.
Baca: FAKTA TERBARU 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei, Dieksekusi di Tempat Lain lalu Didrop ke Petamburan!
Baca: Medan dan Deliserdang Rebut Medali Emas Perdana dari Cabor Drumben di Porprov Sumut 2019
Baca: Disnaker Sumut Minta Pemilik Perusahaan Mancis yang Terbakar Bayar Rp 150 Juta untuk Setiap Pekerja
Kalau kejadian pabrik mancis meledak dan menelan 30 nyawa manusia itu tidak membuat Pemko Medan bereaksi, Asril menduga ada sistem kepemimpinan dan kinerja Pemko Medan yang rusak.
"Ya berarti ada yang pekak kupingnya dan buta matanya. Kuping dan mata harusnya jadi alat pertama kinerja pengawasan Pemko Medan. Kalau rusak kuping dan matanya, berarti sistemnya rusak," ujar Asril.
Baca: Viral Pria Ogah Bayar Teh Hangat yang Diminumnya di Warung Rp 1.000, Kamu Tidak Kenal Saya Siapa?
Baca: 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei Diduga Dieksekusi di Tempat Lain lalu Didrop ke Lokasi Kerusuhan
Baca: Kepala Puskemas Sambirejo Blak-blakan Cerita Kondisi Karyawan saat Bekerja di Pabrik Mancis
Asril mendorong tragedi pabrik mancis di Langkat bisa jadi pelajaran berharga buat Pemko Medan.
"Kalau tak juga, kami menduga ini karena Walikotanya yang memang dinilai kurang responsif terhadap persoalan. Apa menunggu sampai jatuh korban baru buka mata?," jelas Asril.
(cr19/Tribun-Medan.com)
