Belum Ada Kejelasan Nasib Warga Kualanamu

TRIBUN-MEDAN,com. LUBUK PAKAM - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Anggota Komisi A DPRD Deliserdang dengan warga yang masih bertahan di area Proyek Bandara Kualanamu, PTPN 2, Angkasa Pura, Kepolisian, SatPol PP, dan juga Ombusmen ternyata tidak menghasilkan keputusan yang pasti untuk nasib warga tersebut, Selasa, (6/12).

Rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Deliserdang, Wagirin Arwan ini di Skor dengan alasan akan melakukan pemanggilan dan pertemuan lagi dengan pihak Muspida Plus. Hal ini bertujuan agar nama baik Pemkab Deliserdang tetap terjaga.

Ketua Komisi A DPRD Deliserdang, Imran Obos dan yang lainnya mengharapkan agar kiranya dalam permasalahan ini hati nurani bisa dijadikan landasan, karena uang kompensasi yang ingin diberikan tidaklah sesuai dengan kehidupan sekarang ini.

Dasar hukum pemberian uang kompensasi yang ingin diberikan pihak PTPN 2 dan Angkasa Pura sempat dipertanyakan oleh anggota DPRD, karena hal itu harus mempunyai kekuatan hukum yang jelas.

Selaku perwakilan Angkasa Pura, Djoko Waskito menjelaskan sendiri mengatakan dasar pemberian itu atas dasar bantuan saja. Sementara itu pihak PTPN 2 menjelaskan dasar hukum Pemberian itu karena pertimbangan hitungan tanah.

Selaku Pemerintah Deliserdang dalam sidang ini hanya diwakili oleh Staf Asisten Pemkab Deliserdang, Suparman. Saat ditanyai mengenai Tanggung jawab oleh DPRD, pihak Pemkab katanya hanya sebatas melakukan Sosialisasi saja.

Sementara itu pihak Ombusmen yang diwakili oleh Faisal akbar mengatakan kecewa dengan pihak Pemkab Deliserdang karena dianggap kurang perhatian. Ia juga menanggapi bahwasanya Uang Kompensasi yang ingin diberikan kepada warga terlalu kecil. Ia berharap agar kiranya permasalahan ini tidak dilihat dari hukum saja namun dilihat dari sisi Sosial. (dra/tribun-medan.com)