Kepres Otorita Danau Toba Disinyalir Tak Siap Bulan Ini

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F. Batubara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kendati telah diwacanakan sejak akhir tahun lalu, Keputusan Presiden (Kepres) pembentukan Badan Otorita Danau Toba disinyalir tak akan siap pada bulan ini. Hal tersebut mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Luhut Panjaitan mengatakan bahwa Kepres tersebut baru akan selesai pada beberapa pekan mendatang.

"Dalam beberapa pekan ini Kepres Badan Otorita Danau Toba sudah bisa ditandatangani Presiden, sehingga kita bisa langsung action," ujar Luhut saat menggelar rapat singkronisasi bersama Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan sejumlah bupati sekawasan Danau Toba, Minggu (22/5/2016).

Pada rapat tersebut, para pemangku kepentingan tidak hanya membahas Kepres pembentukan Badan Otorita Danau Toba, namun juga membahas keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba yang sedang hangat menjadi pembicaraan publik saat ini.

Selain peristiwa kematian massal ikan di KJA milik warga Haranggaol beberapa waktu lalu, jumlah KJA juga telah melebihi daya dukung maksimal perairan Danau Toba. Bahkan, KJA dituding sebagai penyebab utama tingginya kandungan posfor dan rendahnya kadar oksigen di perairan Danau Toba saat ini.

"KJA peneyebab utama pencemaran air di Danau Toba," ujar Kepala BLH Sumut Hidayati saat ditemui beberapa waktu lalu.

Pelakasana Tugas Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengimbau para bupati di kawasan Danau Toba yang hadir pada rapat tersebut untuk tidak lagi mengeluarkan izin terkait pembukaan KJA di Danau Toba.

"Saya harap kabupaten tidak lagi mengeluarkan izin dan dilakukan pengawasan ketat," ujar Erry.

(cr5/tribun-medan.com)